oleh

Yang Menjulang dan Yang Kandas

RIBUAN  mahasiswa Papua dikirim ke berbagai kampus dalam dan luar negeri. Banyak dari mereka mengukir prestasi, namun angka partisipasi pendidikan di Papua masih rendah, masalah politik jadi beban. 

Corvallis, kota kecil dengan penduduk sekitar 55 ribu di Oregon Amerika Serikat (AS), terdapat  ­kampus  ternama, Oregon State University. Di pingiran kota, beberapa anak muda Papua tinggal, mereka adalah mahasiswa Oregon State University.

Satu dari mereka, Manuel Haselo, mahasiswa geologi. Alumnus SMAN 1 Jayapura tahun 2013 itu mendapatkan  beasiswa  Otsus (Otonomi Khusus) Pemprov  Papua.  Manuel Haselo yang dipercaya menjabat Ketua IMAPA (Ikatan Mahasiswa Papua) di AS dan Kanada, adalah salah satu pemuda Papua yang beruntung bisa memanfaatkan beasiswa ­Otsus untuk  pendidikan di luar negeri. 

Setiap tahun Pemprov Papua, juga Pemprov Papua Barat, mengirim pemuda-pemudinya ke berbagai perguruan tingi  dalam dan  luar negeri dengan anggaran Otsus. Pada tahun 2019 lalu tercatat  ada 600 mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di 17 negara, mulai dari Australia,  New Zealand, Korea, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Rusia dan Eropa Barat.

Di AS-Kanada kini ada 125 mahasiswa asal Papua,  dari jenjang S1, S2 dan S3. Kiprah anak-anak Papua tak bisa dipandang sebelah mata. Tahun 2019, ­Sherina Fernanda Msen meraih predikat magna cumlaude di program studi akutansi dan manajemen bisnis di Unversitas Kristen Corban di Kota Salem, Oregon, 60 km dari Corvallis. 

Di tempat dan waktu  yang sama, Yafeth Werijo, maha­siswa linguistik, dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Sementara itu, lima putra Papua  lain lulus dengan nilai menjulang,  membanggakan. Wisuda mereka disaksikan Gubernur Lukas Enembe dan sejumlah  pejabat Pemprov Papua, Mei 2019. 

Sepanjang 2011-2019, 60 anak Papua telah menjalani studinya di Corban Univer­sity. Belum lagi yang ke Rhode Island di pantai Timur AS. Dua pekan usai acara wisuda di Corban University, 12 mahasiswa  Papua diinagurasi di Rhode Island  University. ­Tiga di antara mereka meraih nilai bagus dan meraih beasiswa Pemerintah AS untuk melan­jutkan studi S2 mereka di sejumlah universitas.

Di Jerman, saat ini ada 10 mahasiswa Papua yang ­mendapat  beasiswa otonomi khusus. Untuk ukuran rate beasiswa, dukungan Pemprov Papua relatif besar. Untuk mahasiswa tingkat  S-1 Euro 1.500, S-2 Euro 1.750 dan ­Euro 2000 (sekitar Rp 27 juta) bagi mahasiswa S-3. Itu untuk biaya hidup dan asuransi kesehatan. Bantuan living cost sebesar itu lebih tinggi daripada  ­beasiswa umumnya, bahkan yang dari lembaga-lembaga internasional.

Biaya kuliah ada alokasi anggaran lain lagi. Sebagian dari  universitas  tujuan di luar negeri itu langsung ­menagih biaya kuliah ke Pemprov Papua. Corban ­University di Salem misalnya, punya perjanjian resmi menerima 7-8 mahasiswa Papua setiap tahunnya. Biaya kuliah langsung dibayar kantor Gubernur. Sarjana cum laude Sherina Fernanda Msen sudah kembali ke tanah kelahiran dan telah bekerja pula di lingkungan Pemprov Papua. Begitu pula banyak alumni lainnya dari dalam dan luar negeri. Misi masih akan berlanjut. 

Mengantisipasi sebagian yang dikirim telah menye­lesaikan studinya, Pemprov telah melakukan seleksi pertengahan tahun 2019 lalu, guna dipersiapkan masuk ke universitas tahun 2020 ini. Perlu ada persiapan selama setahun agar para calon maha­siswa itu bisa beradaptasi dengan baik di tempat baru. Persiapan tersebut menyangkut  orientasi budaya, bahasa dan kemampuan akademik.

Dari seleksi tahun 2019 lalu itu, ada 425 siswa SMA yang dinyatakan lulus dan meraih beasiswa Otsus. Dari jumlah itu, 161 diproyeksikan menempuh pendidikan di luar negeri dan 264 lainnya di perguruan tinggi di dalam negeri, di Jawa-Bali, Sulawesi atau Maluku.

Bantuan biaya pendidikan berupa pengiriman mahasiswa keluar daerah, sebenarnya sudah dilakukan  sejak ­puluhan tahun lalu oleh Pemerintah Daerah Papua (dulu Irian Jaya). Program bantuan ini lantas menjadi masif di era reformasi, setelah berlaku UU Oto­nomi Khusus Provinsi Papua  tahun 2001. Tersedia anggaran ­kebijakan  percepatan pen­didikan. Sumbernya adalah dana  Otsus Pemprov, Pemkot dan Pemkab, yang memang  diprioritaskan bagi  sektor pendidikan, kesehatan, per­ekonomian rakyat dan infrastruktur. 

Tidak heran bila pada tahun 2019, Pemprov Papua bisa membiayai 600 pemuda ­belajar di luar negeri dan 500 ­pemuda lainnya di berbagai kota, ­terutama di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Pada saat yang sama Pemprov   Papua Barat me­ngirim 100 orang keluar negeri dan beberapa ratus lain ke Jawa. Sejumlah pemerintah  kota dan kabupaten juga melakukan hal serupa. Maka, ribuan pemuda Papua belajar di berbagai perguruan tinggi atas biaya negara.

Dari dana Otsus itu, sekitar 20 persen dialokasi ke bidang pendidikan.  Bila tahun 2020 ini dana Otsus Papua dan ­Papua Barat mencapai  Rp 8,3 Trilyun, setidaknya ada Rp2,075 Trilyun untuk program  pendidikan yang bersifat khusus, termasuk pembiayaan ­mahasiswa.

Untuk kegiatan pendidikan yang sifatnya reguler ada ­pembiayaan rutin dari APBD dan APBD. Dana APBD untuk pendidikan dasar dan ­menengah (Paud, SD dan SMP), sedangkan APBN untuk pembiayaan pendidikan ­menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi (PT). Untuk pengembangan sarana ­pendi­dikan masih bisa menga­jukan ke proposal ke Kementerin PUPR, Pertanian, Kesehatan atau yang lain.

Dukungan bagi mahasiswa Papua  tidak hanya dari dana Otsus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) punya program Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dibagi ke seluruh daerah yang termasuk 3-T (terluar, ter­tinggal dan terdepan), termasuk ­Papua dan Papua Barat.  

Bantuan  ini bukan  tergolong beasiswa karena penerima tak disyaratkan berprestasi ­tinggi. Syaratnya ialah mahasiswa yang punya kemampuan ­akademis sedang (setidaknya), kondisi  ekonomi lemah, dan mengambil program studi di jurusan atau fakultas  dengan akreditasi setidaknya B. ­Bantuannya untuk afirmasi pendidikan tinggi itu Rp. 6 juta per semester. Rinciannya Rp. 3,6 juta untuk living cost dan Rp. 2,4 juta lainnya untuk biaya kuliah.

Di Papua ada 4.300 maha­siswa menerima bantuan  afirmasi ini, dan sekitar 1.000 di Papua Barat. Jumlah itu dua kali lipat besarnya dibanding  2015. Mulai 2020 ini bantuan afirmasi akan dilebur dalam program Indonesia Pintar, dan  diberikan sebagai KIP (Kantu Indonesia Pintas) Kuliah. ­Bermacam bantuan mendorong  program pendidikan, itu langkah nyata pemerintah mencer­daskan kehidupan bangsa. 

Mahasiswa yang dikirim ke luar negeri atau ke kota-kota besar di Indonesia belum semua­nya berhasil. Acap ­kali  terjadi keterlambatan pengiriman uang  yang menyebabkan  kegiatan akademik maha­siswa terganggu. Urusan politik juga sering membuat mahasiswa pengguna uang negara itu (terutama yang menempuh pendidikan di Jawa) harus kandas, putus kuliah di tengah jalan. 

Di Papua dan Papua Barat sendiri ada sekitar 60 PTS (perguruan tinggi swasta) yang kekurangan dosen sampai  700 orang. Rasio dosen-mahasiswa njomplang.  Para sarjana S-2 dan S-3 lulusan dalam dan luar negeri yang telah kem­bali ke Papua, tidak serta merta mau menjadi dosen di PTS yang rata-rata  terbatas kemampuan finansialnya itu. Sementara, para  PTS itu merana menunggu mahasiswa berkantung  tebal  tak kunjung datang. Tapi, pada bagian ini problem sudah ­bukan khas Papua dan Papua Barat lagi. Bagian Indonesia yang lain mengalami masalah ­serupa.  (**/ros)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed