oleh

Warga Luar Kotsor Sulit Pulkam

-Metro-128 views

SORONG-Salah seorang warga bernama Ateng yang berdomisili di luar Kota Sorong (Kotsor) tidak dapat pulang ke daerah asal atau pulang kampong (Pulkam) akibat mahalnya biaya pemeriksaan rapid test di beberapa rumah sakit di wilayah Kota Sorong. Padahal, standard maksimum biaya pemeriksaan rapid tes yang sudah dikeluarkan Kementerian Kesehatan Rp 150 ribu. 

Ateng meminta agar Pemerintah Kota Sorong melihat kembali terkait administrasi pemeriksaan rapid test, dimana harganya di beberapa rumah sakit di Kota Sorong dua kali lipat dari yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI.

“Karena dari Kemenkes itu, biaya Rapid tes itu kurang lebih hanya Rp 150 ribu saja, tetapi yang terjadi di beberapa rumah sakit di Kota Sorong ini harga rapid test mencapai Rp 390 ribu. Ini yang saya sangat harapkan Pemerintah Kota agar jelih melihat ini, karena dengan dampak Covid-19 dan juga harga rapid test ini sangat memberatkan warga, khususnya yang bukan KTP Kota Sorong,”jelasnya kepada Radar Sorong saat mendatangi Kantor Redaksi Radar Sorong, Selasa (28/7).

Ia menyebutkan, dengan mewabahnya Covid-19 ini tentunya warga susah untuk beraktivitas dalam melaksanakan pekerjaan, maupun hal lainnya untuk mendapatkan uang. Ia pun merasa administrasi rapid test sangat berat untuknya, mengingat ia pun sudah terjebak di Kota Sorong hampir 2 bulan lamanya dan tidak bisa kembali ke daerah asal untuk bekerja.

“Saya sudah ada di Kota Sorong cukup lama sebelum mewabahnya Covid-19 dan penutupan akses di Kota Sorong. Sampai sekarang saya tidak bisa kembali karena biaya administrasi rapid test berat sekali ditambah lagi saya non KTP Kota Sorong,”tambahnya.

Ateng pada prisinipnya mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Sorong untuk mengratiskan pemeriksaan rapid test bagi warga yang ber-KTP dan KK Kota Sorong. Lalu, bagaimana dengan dirinya yang non KTP maupun KK Kota Sorong, yang terjebak di Kota Sorong dan seharusnya juga bisa dilihat oleh Pemerintah Kota Sorong.

“Karena kami mau keluar daerah, tetapi administrasinya besar sekali banyangkan 1 orang saja sudah Rp 390 ribu, bagaimana kalau 1 keluarga yang terdiri dari 5 orang, maka sekitar Rp 2 juta yang dikeluarkan. Itupun belum ditambahkan dengan harga tiket kapal untuk sekali jalan. Saya berharap Pemerintah Kota Sorong kalau bisa memberikan solusi agar tidak memberatkan warga yang non KTP dan KK Kota Sorong untuk kembali ke daerah asal,”pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed