oleh

Wali Kota Tidak Berlakukan PPKM

SORONG – Menteri Dalam ­Negeri mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di mana menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian Covid-19 yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan ­pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan ­masyarakat. 

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, dimana beberapa negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru Covid-19, diperlukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19, sehingga di daerah Jawa dan Bali telah diberlakukan ppkm.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Terkait instruksi Mendagri ini, Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku di Kota Sorong karena kondisi Kota Sorong masih batas kewajaran di mana angka positif dan yang sembuh hanya berbeda sedikit. Meski begitu, kepatuhan protokol kesehatan tetap dilaksanakan.  ”Saya lihat-lihat ya, kita harus melihat tingkat penyebaran virus ini. Bila semakin bertambah maka saya lakukan itu, tapi di Kota Sorong ini kan tingkat kesembuhan sudah 91%. Jadi kita bertahan pada posisi yang ada saja, tidak usah ppkm kah apakah. Saya mohon kepada saya punya warga tetap mereka disiplin perhatikan hal-hal yang telah disampaikan untuk protokol kesehatan,” kata Lambert Jitmau, kemarin.

Menurutnya, tingkat kesembuhan Covid-19 di Kota Sorong sudah 91% lebih sudah bagus, tinggal bertahan terus, toh kalau ada peningkatan 1 atau 2 kasus baru itu masih wajar.  Dia menambahkan bahwa Kota Sorong tidak akan menerapkan ppkm. ppkm diterapkan di Jawa dan Bali karena di sana telah meningkat tingkat penyebaran Covid-19. ”Kita tidak akan melakukan itu (PSBB,red),” tegasnya. Lambert mengatakan, PSBB diterapkan bila penyebaran Covid-19 semakin meningkat. “Kalau semakin meningkat ya langkah yang diambil oleh Pak Presiden (ppkm,red), saya pikir betul-lah,” tandasnya.

Ditambahkannya, sebagai warga negara yang baik, kita harus taat dan mengikuti apa yang disampaikan oleh presiden secara berjenjang ke menteri, gubernur, walikota, bupati, namun tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah. ”Kalau untuk Kota Sorong tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu ringan juga, sangat wajar. Tapi kita masih membutuhkan kewaspadaan, hati-hati dalam keluarga sendiri supaya virus ini jangan terlalu banyak menyebar,” ucapnya.

Lambert tak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat Kota Sorong selalu memperhatikan protokol kesehatan. ”Covid-19 Ini kan bukan hal baru tapi sudah berjalan 9 bulan, jika masih ada warga yang bandel itu hak dia tapi kalau dapat apa-apa jangan salahkan pemerintah karena pemerintah telah berbuat baik, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membatasi sebaran virus corona,” katanya.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada TNI/Polri yang telah bekerjasama bersama pemerintah menekan penyebaran Covid-19 dengan membantu melakukan sosialisasi, pengawasan, sehingga Covid-19 di Kota Sorong sekalipun paling tinggi di tanah Papua Barat ini yang positif 2 ribu lebih tetapi yang sembuh juga ada 2 ribu lebih. ”Kasus positif Covid-19 2.497 sedangkan yang sembuh sudah 2.279, tingkat kesembuhan 91%. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih juga kepada para pendeta dan ustad yang telah memberikan dukungan doa. Kita berharap lagi tingkat kesembuhan semakin tinggi,” pungkasnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed