oleh

Wali Kota Tak Hadiri Panggilan Kejaksaan

SORONG – Wali Kota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau,MM dijadwalkan ulang dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan kasus korupsi anggaran ATK tahun 2017. Rabu (17/3) kemarin seharusnya Wali Kota Sorong diperiksa penyidik kejaksaan, tetapi karena alasan tugas pemerintahan, orang nomor satu di Kota Sorong minta dijadwalkan ulang.

Alasan ketidakhadiran Wali Kota Sorong diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Sorong melalui surat resmi yang telah dikirimkan. Wali Kota Sorong melalui Kuasa Hukum Pemerintah Kota Sorong, Haris Nurlete,SH,MH mengatakan bahwa wali kota tidak dapat menghadiri panggilan Kejaksaan Negeri Sorong dikarenakan ada urusan pemerintah daerah dan harus berangkat ke Jakarta pagi tadi (Kemarin,red). ”Jadi itu yang beliau sampaikan secara lisan  ke saya, dan secara administrasi melalui Pemerintah Kota Sorong sudah menyurati ke Kejaksaan Negeri Sorong perihal ketidakhadiran Wali Kota Sorong,” jelas Haris Nurlete kepada wartawan, kemarin.

Haris mengakui ia tidak diberitahu terkait tugas apa yang dikerjakan Wali Kota Sorong di Jakarta, namun beliau meminta untuk dijadwalkan kembali pemanggilan tersebut.  Ditanyai perihal kasus dugaan korupsi ATK, Haris berpendapat kliennya tetap koperatif dalam kasus tersebut.  ”Silahkan saja karena itu merupakan hak dan kewenangan mereka (Kejaksaan), tidak ada masalah. Wali Kota Sorong pun cukup koperatif terkait dengan pemanggilan atau apapun. Namanya seorang pejabat apalagi kepala daerah, tugas dan tanggungjawab beliau juga banyak jadi beliau berangkat mendadak,” paparnya. Perihal informasi sudah ada pengembalian dari temuan BPK, Haris tidak ingin berkomentar dan mengatakan agar hal tersebut ditanya­kan  lagi ke pihak  kejaksaan.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong melalui Kasi Pidsus, Khusnul Fuad,SH membenarkan bahwa surat pemberitahuan dari Wali Kota Sorong sudah diterima, isinya menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas. ”Yang bersangkutan minta dilakukan penjadwalan ulang,” terangnya.

Sebelumnya, Kesubsi Penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Sorong, Stevi Ayorbaba telah menegaskan bila Walikota Sorong maupun Ketua DPRD Kota Sorong tidak dapat hadir di pemanggilan pertama, maka Kejaksaan Negeri Sorong  akan kembali membuat surat panggilan atau jadwalkan kembali pemeriksaan. 

Ada Temuan BPK RI Rp 2,6 Miliar,  Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Pemerintah Kota Sorong melalui Kepala Inspektorat Kota Sorong, Abdul Rahim Oeli,SE, membantah pemberitaan terkait dugaan terjadi korupsi ATK Rp 8 miliar di BPKAD Kota Sorong. Menurutnya, hal tersebut keliru karena Rp 8 miliar  tersebut merupakan pagu anggaran. 

Dia mengakui memang ada temuan dari BPK RI, namun hanya senilai Rp 2 miliar yang dianggap kerugian negara karena tidak diakui kewajaran oleh BPK RI dan Pemerintah Kota Sorong sudah mengembalikannya ke kas negara.

”Saya memberikan klarifikasi yang saya sering lihat di media massa cetak maupun elektronik tentang kasus yang terjadi di BPKAD Kota Sorong. Judulnya tentang korupsi ATK Rp 8 miliar. Saya ingin memberikan informasi bahwa dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa pagu dana sebesar Rp 8,8 miliar,” kata Abdul Rahim Oeli saat jumpa pers, Rabu (17/3).

Diterangkannya, dari hasil pemeriksaan BPK RI, ada 2 rekomendasi kepada Wali Kota Sorong yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2017. Pertama, memberikan sanksi sesuai undang-undang kepegawaian terhadap Kepala BPKAD yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Kedua, memerintahkan Kepala BPKAD supaya menyetorkan ke kas daerah atas selisih antara BAST dengan nilai barang yang sebenarnya diserahkan sebesar Rp2,6 miliar.

”Jadi Rp 8 miliar itu pagu atas 2 belanja ATK cetak. Kemudian yang jadi temuan BPK RI Rp 2 miliar. Nah, Rp 2 miliar sekian ini adalah yang rekomendasi untuk penyetoran. Rekomendasi ini sudah dijalankan dan sudah disetorkan semuanya. Jadi setelah disetorkan semuanya berarti kerugian negara nihil,” jelasnya.

Menurutnya, temuan BPK RI yaitu pada Laporan Keuangan 2017 dan diperiksa tahun Juni 2018. LHKP diterima Juni dari BPK RI, kemudian langsung ditindaklanjuti. ”Penyetoran pertama terjadi pada tanggal 13 Juli 2018. Penyetoran terakhir tanggal 6 Januari 2021. Jadi ada 11 tahap pengembalian. Jadi Rp 2 miliar sudah diselesaikan,” tegasnya.

Ditambahkannya, ia termasuk orang yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sorong tentang penyelesaian tindaklanjutnya. “Kita tetap menghormati proses di Kejaksaan. Saya dimintai keterangan sudah 3 kali, dari sisi penyelesaian tindak lanjut dan data ini termasuk bukti setoran sudah saya serahkan ke Kejaksaan,” pungkasnya. (juh/zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed