oleh

Wali Kota : Saya Berikan Keterangan sebagai Saksi

3,5 Jam, Wali Kota Jawab 36 Pertanyaan

SORONG – Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sorong sekitar pukul 15.00 WIT, Selasa (23/3). Keda­tangan orang nomor satu di Kota Sorong ini untuk memenuhi panggilan kedua Kejaksaan Negeri Sorong. Usai diperiksa penyidik, sekitar pukul 18.23 WIT, Wali Kota Sorong keluar dan mengatakan bahwa kedatangannya karena menghargai panggilan dari Kejaksaan Negeri Sorong. 

“Semua manusia sama di mata Tuhan dan manusia itu sama juga di mata hukum. Kalau saya hanya datang memberikan keterangan saja kenapa tidak, titik,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan, kemarin. 

 Ia mengatakan bahwa kedatangannya bukan sebagai tersangka tetapi hanya memberikan keterangan sebagai saksi. Lambert mengaku sangat menghargai panggilan Kejaksaan Negeri Sorong. “Hanya itu saja, apa tidak boleh, makanya tadi saya ada larang ambil gambar karena ditakutkan di politisir macam-macam jadi saya tidak mau,” kata Lambert Jitmau saat dihubungi Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler.

  Diperiksa selama 3,5 jam oleh penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Sorong, Wali Kota Sorong ditanyai 36 pertanyaan perihal dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran ATK dan barang cetakan di BPKAD Kota Sorong tahun 2017.

 Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih,SH,MH menyatakan ia mengapresiasi kedatangan Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sorong untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran ATK tahun 2017. “Kami apresiasi kedatangan Wali Kota Sorong sebagai warga negara yang baik. Wali Kota diperiksa selama 3.5 jam dengan 36 pertanyaan dan beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, namun terkait materi pertanyaan belum bisa kami sampaikan. Nanti biarkan penyidik yang akan mengembangkannya,” kata Erwin Saragih kepada wartawan.

 Kajari mengatakan, dalam melakukan pemanggilan terhadap Wali Kota Sorong sudah mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Papua Barat. Saat diperiksa dan memberikan keterangannya, orang nomor satu di Kota Sorong tersebut tidak didampingi pengacaranya. “Beliau tidak didampingi oleh pengacaranya,” ungkapnya.

 Terkait tuntutan kepala-kepala suku yang sebelumnya bertemu dengan pihaknya di Kejaksaan Negeri Sorong, Kajari menegaskan bahwa ia murni melakukan penegakan hukum dan tidak memikirkan masalah politik atau apapun. Kedatangan para kepala suku hanya untuk memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Sorong agar masalah tersebut tidak dipelintirkan.

”Kalau memang ada cukup bukti maka lanjutkan ke pengadilan tapi kalau tidak ada bukti maka hentikan, jadi saya tidak ada urusan dengan politik atau apapun. Terkait permintaan pindahkan staf, saya tidak pedulikan itu. Yang penting, penyidik saya profesional dalam penyelidikan dan laporannya ke saya dan saya tanggungjawab,” tegas Kajari Sorong.

Sehari sebelumnya, Senin (22/3), penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Sorong sudah meminta keterangan Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya selama 3 jam dengan 26 pertanyaan. “Kehadiran beliau hanya sebatas saksi saja,” jelas Erwin Saragih.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, belasan saksi telah diperiksa oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sorong seperti pihak ketiga, Kepala BPKAD, Bendahara BPKAD, Bendahara Barang, mantan Anggota DPRD Kota Sorong, Sekwan DPRD Kota Sorong, Asisten 1 Setda Kota Sorong, mantan Sekda Kota Sorong dan beberapa pihak terkait lainnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed