oleh

Wabup Serahkan LKPJ Bupati Tahun 2019

-Metro-173 views

AIMAS– Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sorong terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sorong tahun anggaran 2019 di Kantor Sekretariat DRPD Kabupaten Sorong, Rabu (13/5) hanya dihadiri 16 Anggota DPRD Kabupaten Sorong. 

“Yang tidak hadir itu oknum, bukan Fraksi Demokrat, PDIP. Kalau Fraksi Nasdem dan Gerinda iya, yang terpenting memenuhi kuota,” terang Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono,S.Sos.,M.Si

Dijelaskan Wakil Bupati Sorong, sidang LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan oleh eksekutif. Adapun seluruh kegiatan terkait pengelolaan anggaran telah tertuang dalam meteri LKPJ yang telah dibagikan kepada ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sorong. 

Ia juga menyampaikan, Anggaran Tahun 2019 merupakan refleksi formal penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang secara garis besar terdiri dari 3 komponen anggaran yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Adapun pengelolaan keuangan daerah telah diupayakan berdasarkan beberapa prinsip, baik itu  taat pada peraturan Perundang-undangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sorong juga menegaskan, dalam pengelolaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban serta kinerja instansi pemerintah, Kabupaten Sorong telah mendapatkan nilai raport BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui penghargaan SAKIP Awards pada Februari 2020.

“Nilai raport atau predikat BB yang diraih Kabupaten Sorong merupakan satu-satunya di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat,” Terang Wakil Bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sorong Habel Yadanfle menyampaikan, Sidang LKPJ telah sah secara hukum dan materi sidang telah lengkap dan dibagikan ke 25 orang anggota DPRD. Sehingga, jika ada anggota dewan yang tidak hadir hal tersebut disebabkan kekurang pahaman atas pelaksanaan sidang LKPJ. 

“Kemungkinan oknum anggota dewan tersebut salah kaprah, itu dikembalikan ke masing-masing fraksi, susuai dengan tanggung jawabnya,” terangnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD II Kabupaten Sorong, Adam Syafle menyampaikan, LKPJ harusnya sudah dilakukan 3 bulan, namun terkendala adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga, sidang LKPJ baru dilakukan. Namun, ia menegaskan, sejak 2 minggu lalu materi sidang telah diberikan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh anggota DPRD Kabupaten Sorong. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed