oleh

UU Otsus, Amandemen Total atau Revisi Terbatas ?

MANOKWARI – Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum., C.L.A mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat untuk mengamandemen total atau revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Kalau pun hanya sebatas dana Otsus yang menjadi grand desain, maka harus dijabarkan oleh Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya.  “Jadi kalau UU Otsus yang mau diamandemenkan, maka harus dibuka ke public,” tegas Filep Wamafma, anggota DPD RI kepada wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara ­virtual dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

Menurut Filep, di dalam ketentuan UU Otsus dalam hal perubahan perlu mendapat persetujuan dan mendengarkan dari rakyat Papua, baik melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Papua Barat, DPR, Gubernur, dan seluruh kepala daerah di serta orang asli Papua di tanah Papua. Kerena per­soalan dana otsus hanya salah satu bagian dari kebijakan ­Otsus. Filep menekankan bukan hanya persoalan uang. “Jadi aman­demen otsus tidak hanya top down. Artinya jangan hanya keinginan Jakarta semata ­tetapi harus mendengar dari pemerintah daerah di tanah Papua, entah itu dari MRP ataukah rakyat agar tujuannya jelas, ­sehingga apakah UU otsus mau kembali disahkan atau tidak. Hal ini penting agar ­dikemudian hari jangan menimbulkan masalah di tanah Papua,” tegas Filep.

Dari hasil evaluasi beberapa lembaga terkait Otsus, yang dilaksanakan saat ini lebih fokus pada alokasi anggaran, maka menurutnya harus diperhatikan juga masalah lainnya. Ia menegaskan terdapat sejumlah pasal dalam UU Otsus yang menjadi roh bagi rakyat Papua. Salah satunya pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (KKR), sebagai salah satu poin penting di dalam UU otsus. “Saya berharap ketika nanti ada rancangan undang-­undang Otsus dan amandemen terbatas yang nanti dilaksanakan, maka pemerintah harus memberikan ruang kepada senator DPD RI, perwakilan DPR RI dan semua pihak yang berkompeten untuk memberikan masukan terhadap hal tersebut,” harapnya.

Lebih lanjut, Filep ber­pendapat bahwa masukan dari anggota DPD RI yang tergabung dalam Pansus Papua DPD RI harus menjadi perhatian juga. Konsep yang telah dibuat dan diusulkan tim harus di miliki rakyat Papua, sehingga menjadi perbincangan rakyat Papua dalam undang-­undang pembahasan Ptsus Papua.

Dia menyarankan agar eva­lusi dibahas secara keseluruhan per pasal termasuk harus melihat kewenangan pusat dengan ­Papua di dalam UU otsus itu sendiri. Pasca tahun 2021 nantinya, dana Otsus akan berakhir, namun harus diketahui pula oleh ­pemerintah pusat bahwa ­pembangunan  infrastruktur pendukung  belum terlihat di Papua. ”Hampir 18 tahun ini Otsus ada di tanah Papua. Kemudian kewajiban evaluasi Otsus dari pemerintah pusat merupakan hak mutlak, tetapi selayak­nya memperhatikan suara dari rakyat Papua,” tambah Wamafma.

Dirjen Otonomi Daerah ­Kemendagri RI Drs. Akmal Malik,­MSi dalam RDP secara virtual menyampaikan terima kasih kepada ketua Pansus bersama tim Pansus Papua DPD RI atas masukan tentang ­otonomi khusus Papua. Malik menyampaikan bahwa dalam Pasal 34 dikatakan bahwa dana Otsus berlaku untuk 20 tahun. Artinya dana otsus akan berakhir pada tahun 2021, sehingga harus dievaluasi.

Menurut Malik, hadirnya UU Otsus sebuah normal umum yang seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah daerah Papua. Sampai saat ini ada 6 Raperdasus yang belum disiapkan oleh DPR Papua maupun Papua Barat, seperti halnya regulasi kewenangan peme­rintah Papua, pertimbangan, perjanjian, kewenangan dari kabupaten, kota se Papua ­sesuai UU Otsus saat ini. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed