oleh

Utang Ratusan Juta, Double O Mau Disita?

-Berita Utama-2.195 views

Pengacara : Gedung Beserta Isi Double O Senilai Rp 20 Miliar, Tidak Logis Kalau Disita

SORONG – Diduga memiliki utang sewa tanah senilai Rp 300 juta, gedung berserta isi dari tempat hiburan malam (THM) Double  O yang terletak di jalan Sungai Maruni Km 10 kabarnya akan disita oleh FS selaku pemilik tanah tempat berdirinya THM Double O. Pihak Double O ­menegaskan hal tersebut tidak logis, mengingat gedung berserta isi Double O bernilai sekitar Rp 20 milliar.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Kuasa Hukum Double O, M. Husni,SH menjelaskan, PT. Panca Indah Kurnia tentunya tidak menghindar dari kewajiban hukumnya untuk membayar sewa tersebut, namun karena efek dari pandemic Covid-19, seharusnya ada mufakat (duduk bersama) membicarakan apakah ada keringanan dan hal lainnya karena Double O tidak beroperasional sejak pandemic Covid-19, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak FS. “Kalau ada keterlambatan sewa di tahun 2020, dari pihak FS harusnya memberikan somasi atau teguran kepada PT. Panca Indra Kurnia (Double O), tetapi malah langsung dilayangkan gugatan wanprestasi,” kata Husni kepada Radar Sorong, Senin (12/7).

Dijelaskannya, dalam gugatan wanprestasi tersebut, pihak FS berdalil bahwa wanprestasi terjadi dan menimbulkan kerugian akibat keterlambatan sewa. Namun yang rancunya lanjut Husni, dalam gugatan tersebut justru tidak menyebutkan jumlah kerugian, tetapi justru meminta bangunan berserta isinya Double O menjadi milik FS. Padahal dari segi nilai ekonomis tidak sesuai karena bangunan berserta isi Double O mencapai Rp 20 milliar.

“Kalau senjatanya FS gugat wanprestasi karena merasa rugi lantaran dia menganggap kita belum bayar di tahun 2020 dan tahun 2021 atau senilai Rp 300 juta, tapi jumlah itu tidak  FS minta dalam gugatan wanprestasinya. Antara dalil gugatan dan yang dia minta itu 2 jalur yang berbeda. Mereka meminta bangunan berserta isi dari Double O, tapi di Double O ada orang yang tinggal, apakah orang itu juga akan jadi milik mereka,” tukas Husni.

Husni mengatakan, dalam gugatannya, FS juga meminta sita jaminan atas bangunan Double O. Tapi Husni menyatakan, perlu diketahui orang yang ingin mengajukan sita jaminan harus memenuhi sebuah kerugian, karena ketika putusan perkara ini pihak penggugat dinyatakan menang maka tergugat diwajibkan membayar kerugian tersebut, sehingga bangunan ini disita dan akan dilelang.  “Nanti kerugian mereka berapa, dari harga lelang itu dibayarkan kemudian lebihnya itu dikembalikan. Artinya, saya sewa dan terlambat bayar sewa tetapi saya taruh jaminan kemudian jaminan itu lebih dari harga sewa tetapi tiba-tiba saja bangunan itu menjadi milik orang lain, maka itu tidak benar. Karena dari sisi nilai ekonomisnya jauh berbeda antara Rp 300 juta dengan Rp 20 milliar,” jelasnya.

Husni mengungkapkan, pada tahun 2018 telah terjadi perjanjian antara FS dengan PT. Panca Indah Kurnia terkait dengan perjanjian sewa menyewa lahan yang dibangun tempat usaha Double O dengan harga sewa lahan berjumlah Rp 150 juta pertahun. Namun di tahun 2020 pandemi Covid-19 masuk ke wilayah Kota Sorong dan menghancurkan segala perekonomian di Kota Sorong. “Awal Maret 2020 terjadi pandemic Covid-19 sehingga konsekuensinya berdasarkan edaran Walikota, seluruh tempat hiburan malam di Kota Sorong ditutup tanpa kecuali termasuk Doubel O. Maka dengan ditutupnya hingga waktu yang tidak ditentukan sehingga berdampak pada income perusahaan yang berdampak langsung pada pembayaran sewa,” ungkapnya.

Harusnya, sambung Husni, berdasarkan surat perjanjian tersebut adanya mufakat ketika terjadi perselisihan. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak FS melainkan langsung membuat gugatan wanprestasi. Diakui Husni, kliennya pun tidak pernah melihat draf asli dari perjanjian tersebut karena dipegang oleh FS. Padahal, selaku penyewa klinennya harus mendapatkan salinan tersebut. “Maka, kami juga melayangkan LP terkait penggelapan dokumen. Kami tetap mengikuti alur proses pengadilan dan kami tetap lawan. Kami berharap Pengadilan Negeri Sorong tetap memutuskan secara adil,” tegasnya.

Kuasa hokum lainnya, Yosep Titirlobi,SH menambahkan ia tidak perduli dengan dalil-dalil dari pengacara FS (Pemilik PT Intraco), sebab apa yang diungkapkannya merupakan fakta yang terjadi. Yoseph tegaskan bahwa apa yang ia kerjakan sesuai dengan prosedur selaku pengacara yang diberikan kuasa. “Jadi kuasa hukum FS mengatakan saya mengeluarkan pernyataan seperti pengacara ecek-ecek itu saya tidak tanggapi, tapi yang tidak masuk akal itu kalau utang Double O dalam keterlambatan pembayaran senilai Rp 150 juta untuk tahun 2020, kenapa mereka mau ingin menguasai aset berserta isi di Double O yang senial Rp 20 milliar,” tuturnya. Selaku warga negara yang taat hukum, Yoseph menyatakan kliennya tetap melayani proses hukum tersebut. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed