oleh

Usut Tuntas Dana ATK APBD 2017

SORONG – Mantan anggota DPRD Kota Sorong periode 2014-2019, Petrus Nauw memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sorong, Senin (18/1). Kedatangan Petrus Nauw sama halnya dengan beberapa pejabat Pemerintah Kota Sorong yang sebelumnya diundang oleh Kejaksaan Negeri Sorong.

Menurut Petrus Nauw, pihak Kejaksaan Negeri Sorong memanggilnya untuk dimintai keterangan perihal dana Alat Tulis Kantor dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong tahun anggaran 2017. Sebagai mantan anggota DPRD yang juga merupakan anggota Badan Anggaran, ia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pihak Kejaksaan. 

“Dana Alat Tulis Kantor dari BKD atau BPKAD sesungguhnya sekitar Rp 8 milliar baik APBD induk maupun APBD perubahan. Tapi, pada APBD induk nilainya kecil sementara APBD perubahan nilainya besar, padahal berdasarkan mekanisme seharusnya APBD induk lebih besar dibandingkan APBD Perubahan. Saya indikasikan ada niat yang tidak sesuai dengan aturan,” jelas Petrus Nauw kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejari Sorong, kemarin.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pihak Kejaksaan Negeri Sorong mengusut tuntas dan terbuka dan harus ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab menurut Petrus Nauw, sebelumnya Wali Kota Sorong memang pernah meminta persetujuan mendahului melalui surat nomor 600/2017 kepada dewan dan disetujui oleh pimpinan dewan tanpa adanya rapat maupun paripurna dengan Badan Anggaran. “Mekanisme dewan tidak berjalan. Kalau surat ini atas persetujuan dewan berarti harus ada persetujuan dari Badan Anggaran dimana harus ada rapat, harus ada daftar hadir paling tidak 50 % plus 1, tapi surat ini tidak ada penjelasan sama sekali,” paparnya.

Petrus Nauw pun menganalisis ada kebobolan keuangan negara, sebab dana senilai Rp 8 milliar tersebut disalurkan ke perusahaan yang diduga fiktif yang tidak terdaftar. Oleh sebab itu, ia beranggapan bahwa APBD tahun 2017 terdapat kejanggalan yang luar biasa. “Ada kontrak fiktif yang dilakukan sebab perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar resmi. Saya berharap Kejaksaan Negeri Sorong harus mengungkapkan kasus ini dengan serius dan terbuka, harus ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Petrus Nauw. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed