oleh

Usut Dugaan Pungli SKIMK

SORONG – Mendengar adanya informasi dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum dalam pembuatan Surat Keterangan Ijin Masuk-Keluar (SKIMK) Kota Sorong, ­Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH menyampaikan informasi tersebut kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanga­nan Covid-19 Kota Sorong melalui Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau,MM saat rapat Forkopimda Kota Sorong di Aula Samu Siret Kantor Walikota Sorong.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH mengatakan, hingga saat ini memang belum ada laporan terkait dugaan pungli pembuatan SKIMK, hanya saja pihaknya sudah mendengar informasi dugaan pungli tersebut. “Kalau memang ada korbannya atau laporan dari masyarakat yang dirugikan dan sebagainya baru tindak lanjuti. Tapi hingga saat ini memang belum ada laporan, dan semoga saja informasinya tidak benar,” kata Kapolres Sorong Kota kepada Radar Sorong, kemarin.

Namun karena sudah ada informasi dugaan pungli tersebut, pihaknya lanjut ­Kapolres, akan mengusut kebenaran informasi tersebut. Jika sudah ada korban atas dugaan pungli pembuatan SKIM tersebut maka infor­masi tersebut sudah mutlak dan pihaknya akan menindaklanjuti. “Kami juga sudah informasikan langsung ­kepada Forkopimda saat rapat ­kemarin. Dan kalaupun ada pungli jangan lagi dilanjutkan, lebih baik dihentikan. ­Situasi seperti ini jangan dimanfaatkan oleh oknum dalam ­mencari uang dan sebagainya,” tandasnya.

Saat rapat Forkopimda sambung Kapolres Sorong Kota, terkait rapid test, Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert ­Jitmau,MM sempat mengajukan perencanaan pembayaran rapid tes dengan setengah harga dari harga normalnya. “Saya bilang jangan, tapi kalau Bapak Wali mau subsidi yah silahkan. Tapi kalau mau jual rapid tes diatas harga rata-­rata atau mungkin dijualbelikan tapi pembeliannya menggu­nakan dana Covid-19 maka itu menjadi masalah besar dan langsung diproses itu,” kata Kapolres sembari menambahkan bahwa hal tersebut meru­pakan perintah dari Presiden kepada Kapolri agar menindak tegas penyalahgunaan ­angga­ran Covid-19. 

Kapolres menghimbau jika memang pembuatan surat izin keluar masuk Kota Sorong diperlukan maka harus sewajar­nya. Namun, selama itu untuk ATK, anggarannya pun sudah tersedia. “Pengurusan itu kan hanya proses mempercepat dan memperlambat saja, tapi jangan ­sampai disalahgunakan. Saat ini kondisi yang sulit, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan jangan masyarakat yang sudah susah namun penguru­sannya pun dibikin repot lagi,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed