oleh

Usut Dugaan Pungli di Pasar Remu

SORONG – Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM tegas akan mengusut dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab di area Pasar Sentral Remu. Menurutnya, pasar merupakan milik pemerintah daerah, bukan milik pribadi atau oknum tertentu, sehingga seharusnya pungutan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Lambert mengaku telah memiliki data terkait pelaku pungutan liar di Pasar Sentral Remu yang bukan merupakan pegawai pemerintah daerah Kota Sorong, padahal pasar tersebut milik pemerintah Kota Sorong, bukan milik ­pribadi. “Pungutan yang dilakukan oleh siapapun dia, yang membentuk kelompok-­kelompok di pasar, maka Kapolres harus siap untuk panggil dan meminta pertanggungjawaban, karena yang ­memilili pasar bukan pribadi atau kelompok tetapi milik pemerintah daerah,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan, ­Kamis (25/6).

Menurutnya, fasilitas di ­pasar disiapkan pemerintah, maka pengguna pasar harus membayar kontribusi masuk ke pemerintah daerah, bukan kepada pribadi oknum-oknum tertentu. Jika ada yang melakukan pungli, maka akan ber­urusan dengan pihak ber­wajib.  “Saya tahu selama ini ada pungutan liar dan saya punya data, bahkan ada yang menamakan diri sebagai ­lembaga atau asosiasi. Tapi, lembaga atau asosiasi itu harus ­dibentuk oleh pemerintah daerah bukan pribadi, karena yang punya pasar itu walikota,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas dugaan pungli di Pasar Remu yang disampaikan ­Wali Kota Sorong. “Kita lidik dulu, kita cari buktinya dan kalau terbukti kemudian adanya unsur pidana, maka akan ­kami periksa, panggil dan kumpulkan saksi-saksi yang terlibat kalau lapak-lapak itu di jualbelikan,” ujarnya.

Pihaknya lanjut Kapolres, juga sudah mendengar adanya informasi tersebut, namun pihaknya belum tahu pasti kelompok-kelompok yang melakukan pungli tersebut. Dirinya berharap bukan ­kelompok, melainkan oknum-­oknum tertentu. “Kalau saya ngomongnya oknum lah, kalau kelompok itu terlalu besar. Kalau kelompok kayaknya tidak, tapi itu keuntungan pribadi saja dan kami akan lidik dulu untuk cari bukti-­buktinya,” pungkasnya. (juh) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed