oleh

Urus Izin Lingkungan Gratis

-Metro-117 views

SORONG- Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST.,M.Si mengatakan Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2018 tersebut bahwa Semua Proses pembangunan yang berlangsung di Kota Sorong melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP)  Kota Sorong.

“Nanti di situ Ada petugas lingkungan hidup yang akan membantu menjelaskan proses prosedur dan tahapan mekanisme izin lingkungan. Namun sebelum mendapatkan izin lingkungan, semua pelaku usaha, baik itu kegiatan swasta maupun kegiatan pemerintah pertama harus memiliki izin lokasi. Nah izin lokasi tersebut harus sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kalau tata ruang fungsinya sudah sesuai maka proses selanjutnya melakukan izin lingkungan,” katanya kepada Radar Sorong.

Ia menyebutkan, Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong tidak bisa memberikan rekomendasi untuk menerbitkannya izin lingkungan. ‘Apabila lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan jenis kegiatan dan atau usaha,” ujarnya.

Kelly juga menjelaskan, nantinya pelaku usaha atau pemerintah akan mengajukan jenis usaha mereka yang sesuai dengan lokasinyanya, barulah ditentukan apakah kegiatan itu wajib lengkapi dengan dokumen lingkungan dalam bentuk UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) UPL (Upaya  Pemantauan Lingkungan) Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

“Jadi kegiatan yang berdampak besar maupun kecil harus memiliki Amdal. Setelah izin lokasi terbit kemudian lanjut ke izin lingkungan dan terbitlah IMB dan izin usaha” katanya.

Menurutnya banyak pelaku usaha yang tidak melengkapi dokumen persyaratan yang ada. Lambatnya bukan pada dinas PTSP atau perizinannya tetapi pada pelaku usaha sendiri. Karena mereka tidak melengkapi persyaratan tersebut. 

“Padahal semua izin lingkungan itu gratis tetapi prosesnya ada biaya administrasi yang dibayarkan ke konsultan jasa lingkungan. Maksudnya ketika kita memberikan izin lingkungan maka pelaku usaha melengkapi dokumen seperti Amdal dan UKL-UPL dan SPPL,”jelasnya.

Dia berharap jika mengurus dokumen-dokumen penting agar semua pelaku usaha untuk datang ke Dinas PTSP Kota Sorong, jangan menitipkan proses perizinan mereka kepada orang lain. Ada beberapa pelaku usaha yang perintahkan karyawannya mengurus izin lingkungan, sehingga pemahaman ini kurang baik, mereka kurang menerima keterangan dengan baik mereka menyampaikan kepada pimpinan mereka tidak sesuai.

“Kalau bisa pelaku usaha sendiri atau pimpinan yang datang, jangan menyuruh anak buahnya atau karyawannya. Supaya mereka paham dengan mendengarkan penjelasan dan mereka bisa mengikuti semua persyaratan dengan baik. Kemudian program CSR juga harus ada,” pungkasnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed