oleh

UMP 2021 Tak Bertambah

Sama dengan UMP Tahun 2020 Rp 3.134.600

UMP (Upah Minimum Provinsi) Papua Barat tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020. Penetapan UMP 2021 ini diputuskan dalam Sidang Pleno Dewan Pengumpahan Provinsi Papua Barat, Rabu (29/10) di Swiss-belhotel Manokwari, yang dibuka Gubernur diwakili Asisten 2 Setdaprov Papua Barat, Melkias Werinussa,SE. 

Adapun besaran UMP 2021 yang direkomendasikan Dewan Pengumpahan sebesar Rp3.134.600 nilainya sama dengan UMP tahun 2020. Hasil Sidang Pleno Dewan Pengumpahan ini selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. Rapat pleno dihadiri Kepala Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat Frederik Saiduy, serta anggota Dewan Pengumpahan lainnya dari perwakilan akademisi, dunia usaha dan serikat pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Frederik Saiduy mengatakan, penetapan UMP 2021 sama dengan UMP 2020 sebagai kompromi atau jalan tengah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini di tengah pandemi coronavirus disease-2019 (Covid-19). 

Banyak perusahaan yang terkena imbas pademi, namun di sisi lain nasib pekerja juga perlu diperhatikan. “Pendapatan perusahaan menurun. Bahkan banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja, juga dirumahkan, itu semua dampak pandemic. Resiko-resiko yang dialami perusahaan menjadi perhatian,” kata Saiduy kepada wartawan, kemarin.

Pemerintah ataupun Dewan Pengumpahan mencari solusi terbaik bagaimana kepentingan perusahaan dan tenaga kerja disandingkan. Dengan kondisi perekonomian yang sulit, pemerintah dan perusahaan berupaya sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawan. “Anjuran pemerintah, kita melindung kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam penetapan UMP 2021. Jadi, kita sudah sepakat untuk menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP tahun 2020,” tuturnya.

Dijelaskan, penetapan UMP berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/Walikota. Dewan Pengupahan menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020 juga dengan pertimbangan keadaan ekonomi daerah yang dalam data mengalami inflasi sebesar 0,33% dan

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sebesar 0,53%. Kabupaten/kota yangdijadikan sampel dalam menghitung inflasi hanya kabupaten Manokwari dan KotaSorong. Selain itu mengingkat adanya Surat Edaran Menteri Ketenangakerjaan Nomor.M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona virus Disease (Covid-19).

Dewan Pengupahan juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Barat sebagai berikut, Sektoral Minyak dan Gas Bumi dari Rp. 4.273.600, Sektoral Pertambangan umum kecuali galian C sebesar Rp.3.137.900, Sektoral Jasa Konstruksi sebesar Rp. 3.266.200 dan Sektoral Kehutanan, Perkebunan, Perikanan sebesar Rp.3.134.600. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed