oleh

Tuntut Wali Kota Tanggung Jawab Kerugian Banjir

Gubernur Tutup Galian C Tak Berizin

SORONG – Puluhan pemuda gabungan beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung bersama warga, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Walikota Sorong, Kamis (30/7). Massa mendesak Wali Kota Sorong mengatasi permasalah banjir dan bertanggung jawab atas kerugian material yang diterima warga akibat banjir.

Massa mulai berkumpul di Taman DEO, selanjutnya jalan kaki ke Kantor Walikota Sorong dengan membawa peralatan dan perabotan rumah tangga yang rusak akibat banjir. Massa sempat bersitegang dengan pihak keamanan di depan Kantor Walikota Sorong karena tidak mau ditertibkan ketika melakukan aksi bakar ban dan melukai salah satu anggota kepolisian

Dalam aksi terdapat beberapa spanduk yang bertuliskan persoalan banjir yang hingga kini belum terurus dengan baik dan pada akhirnya berdampak pada korban jiwa. Beberapa orator menyoroti persoalan galian C, sampah, dan dangkalnya drainase yang menjadi faktor terjadinya banjir di Kota Sorong.

Korlap Aksi Demo, Abdul Loklomin membacakan beberapa poin tuntutan meminta Pemkot Sorong memberhentikan galian C atau pertambangan lokal yang bermasalah di sekitar pemukiman warga. Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang tata kelola pembuangan sampah di Kota Sorong, pasal 6 mengatur sistem fasilitas pembuangan sampah disiapkan pemerintah. “Untuk itu, kami meminta kepada Pemerintah kota untuk segera menyiapkan fasilitas pembuangan sampah di seluruh Kota Sorong. Pemerintah juga harus melakukan pengerukan drainase, sungai yang mengalami sedimentasi akibat galian C pertambangan lokal sebanyak 2 kali dalam 1 bulan,” katanya.

Menurut Abdul Loklomin, berdasarkan Perda 15 tahun 2013 pasal 39 bahwa pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dari dampak negative oleh penanganan sampah. Massa juga meminta Wali Kota segera pecat Kepala Dinas Kebersihan karena dinilai tidak mampu menangani masalah kebersihan di Kota Sorong “Kami meminta pemerintah daerah bertanggung jawab mengganti rugi kerusakan materil yang dialami masyarakat Kota Sorong. Wali Kota Sorong harus menandatangani poin tuntutan yang diserahkan Cipayung Plus dan masyarakat sebagai bentuk menerima dan akan melaksanakan tuntutan tersebut,” tegasnya.

Wali Kota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau,MM di hadapan massa pendemo mengatakan bahwa ia bersama Gubernur Papua Barat sudah meninjau galian C dan warga terdampak banjir, sehingga ia berharap agar mahasiswa harus melakukan kajian baik dan memberikan solusi untuk sama-sama mengatasi banjir yang ada di Kota Sorong.

Sementara itu, usai meninjau lokasi galian C di Kampung Bugis, Kamis (30/7), Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan berjanji meninjau kembali izin galian C dan tidak segan-segan menutup galian C yang tidak berizin, mengingat galian C merupakan salah satu penyebab banjir di Kota Sorong. “Kalau ilegal ya memang harus ditutup karena tidak miliki izin. Dan kami pun membutuhkan dukungan semua pihak dalam memberikan data agar kita tahu pasti lokasi galian C mana saja yang berizin dan tidak berizin,” jelasnya kepada wartawan, kemarin.

Gubernur membenarkan bahwa izin Galian C dikeluarkan oleh Pemprov Papua Barat, namun berdasarkan usulan dari kabupaten atau kota setempat. Sehingga, ia berharap agar kabupaten ataupun kota yang ingin mengeluarkan izin harus melihat terlebih dahulu kawasan tersebut dan dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan bencana. “Dikeluarkan izin galian C berdasarkan usulan dari kota dan kabupaten setempat melalui Dinas SDM dan PTSP ke provinsi sehingga provinsi bisa mengeluarkan izin tersebut,” jelasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed