oleh

Tuntut Pembayaran DBH Migas !

Palang Akses Masuk Kantor Bupati Sorong

AIMAS – Ratusan masyarakat pemilik hak ulayat di daerah operasi migas pada 6 distrik yakni Distrik Aimas, Mayamuk, Klamono, Sawalati Tengah, Salawati Selatan, dan Seget yang merupakan daerah ring satu penghasil migas, menggelar aksi demo dan melakukan orasi di depan Kantor ­Bupati Sorong, Rabu (24/3). 

Aksi demo ini untuk menuntut dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2020 yang belum dilunasi oleh Pemerintah kabupaten Sorong. Selain melakukan orasi, massa aksi juga melakukan pemalangan menggunakan bambu yang melintang dan kain merah di beberapa titik yang menjadi akses keluar masuk menuju Kantor Bupati Sorong. 

Informasi yang diperoleh Radar Sorong, berdasarkan aturan dalam Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Buni dan Gas Bumi (DBH Migas) antara Pemprov Papua Barat dengan kabupaten/kota,  masyarakat seharusnya menerima DBH migas sebesar Rp 24,7 miliar, yang mana nominal itu merupakan 10% dari total keuntungan perusahaan migas sebesar Rp 247 miliar selama tahun 2020. 

Sesuai kesepakatan bersama pada Desember 2020 lalu, pemerintah telah membayarkan senilai Rp 7 miliar. Sisanya akan dicicil dengan membayarkan Rp 10 miliar pada tahun 2021 bulan Maret ini dan sisa Rp 7,7 miliar akan dibayarkan pada tahun 2022 sebelum masa jabatan Bupati Sorong Dr Johny Kamuru,SH,MSi berakhir.

Namun hingga saat ini, Rp 10 miliar yang dijanjikan akan dibayarkan pada bulan Maret 2020, ternyata belum realisasi. Sebab Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong sedang berada di provinsi untuk berkonsultasi dengan BPK Provinsi guna menyelesaikan persoalan ini.  “Kesepakatan akhir tahun lalu, kita bayar Rp 7 miliar di tahun 2020, rencananya bulan maret ini Rp 10 miliar dan sisanya di tahun 2022 senilai RP 7,7 miliar. Namun permasalahannya jika kami membayarkan sebegitu besar, apakah kami tidak disalahkan oleh BPK?, sehingga keberadaan Kepala BPKAD dan Kabag Hukum di provinsi sekarang adalah untuk membahas persoalan ini dengan BPK, apakah kesepakatan itu akan menyalahi aturan atau tidak,” kata Sekda Kabupaten Sorong, Cliff A. Japsenang,S.Sos,MSi di hadapan massa aksi.

Senada dengan Sekda, Bupati Sorong Dr Johny Kamuru,SH,MSi juga membenarkan keberadaan Kepala BPKAD dan Kabag Hukum di provinsi adalah untuk berkonsultasi dan meminta solusi dari pihak BPK Provinsi Papua Barat demi menjawab keinginan masyarakat. “Betul yang dikatakan Pak Sekda, karena memang sekarang Kepala  BPKAD dan Kepala Bagian Hukum lagi di provinsi. Bukan hanya sedang berkonsultasi terkait persoalan ini, tetapi juga termasuk membicarakan soal transfer tahun 2021 DBH Migas. Karena sistem keuangan kami demikian, semuanya sudah diatur,” jelas Johny Kamuru.

Sem Mugu selaku koordinator aksi justru meminta sisa hutang DBH Migas tahun 2020 dibayarkan lunas pada bulan maret ini senilai Rp 17,7 miliar. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya mengancam bahwa masyarakat pemilik hak ulayat akan kembali ke daerah masing-masing dan menduduki titik-titik dimana berjalannya operasi migas di 6 distrik tersebut. “Keputusan Desember lalu itu bukan kami yang bicara, itu pemerintah yang bicara. Jangan pemerintah mengambil keputusan sementara kami belum menyepakati. Kami tidak membuat kesepakatan pembayaran Rp 7 miliar itu,” ujarnya seolah menyangkal penyataan Bupati dan Sekda sebelumnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penyelesaian terkait pembayaran sisa hutang Pemerintah Kabupaten Sorong terkait DBH Migas tahun 2020 kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Permasalahan DBH ini dijadwalkan dibahas pada pertemuan hari Rabu, (31/3) mendatang. Namun agar aktivitas pemerintahan bisa tetap berjalan, palang bambu dan kain merah yang melintang akhirnya dibuka oleh Yance Kokmala yang merupakan pemilik hak ulayat di Mayamuk. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed