oleh

Tuntut Bagi Hasil Migas !

SORONG – Ratusan masyarakat adat pemilik hak ulayat di sembilan blok yang menjadi daerah ­operasi Pertamina dan Petrogas, menggelar aksi demonstrasi di depan ­Kantor Bupati Kabupaten Sorong, Kamis (19/11). Dalam aksinya, masya­rakat meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil produksi dua perusahaan migas tersebut sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi damai, Sem Mugu dalam orasinya mengutarakan rasa kecewanya pada pemerintah Kabupaten Sorong yang terkesan lambat mengatasi permasalahan yang menjadi tuntutan mereka. ”48 tahun sudah kami begini. Kami ini warga asli yang alamnya menghasilkan minyak. Kami minta keadilan, kami minta apa yang jadi hak kami. Kenapa sampai kami harus seperti ini, Bapak Bupati, tolong lihat kami,” teriaknya saat berorasi.

Aspirasi massa pendemo ditanggapi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Suroso yang kemudian mengajak perwakilan masyarakat adat untuk mediasi. Dari keterangan yang diberikan Suroso dalam mediasi tersebut, dirinya menjelaskan bahwa DBH tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat pemilik hak ulayat. “Pemerintah tidak akan mengintervensi siapa saja yang berhak menerima, semua kami serahkan kepda masyarakat dengan pendekatan blok bukan pendekatan distrik. Artinya bagi hasil ini hanya akan diberikan sesuai bloknya,” jelas Suroso.

Diketahui ada 9 blok yang menjadi titik operasi hulu migas di Kabupaten Sorong. Blok Cendrawasih, Blok Jaya, Blok Walio, Blok Wakamuk, Blok Kasim dan Blok Arar dikelola oleh Petrogas, sementara Pertamina mengelola tiga blok yakni Blok Klamono, Blok Klamumuk dan Blok Salawati. Mengingat produksi dari kesembilan blok tersebut tidak sama, maka DBH yang akan diterima pemilik hak ulayat juga bakal bervariasi.

Mediasi ini masih akan dilanjutkan pada hari Senin (23/11) untuk mengajukan daftar marga di sembilan blok tersebut yang berhak menerima dana bagi hasil migas. Informasi yang dihimpun Radar Sorong, mediasi Senin mendatang juga diagendakan bakal mendatangkan perwakilan dari pihak KKKS untuk ikut menyelesaikan tuntutan masyarakat tersebut. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed