oleh

Tunggak Pajak Rp 11 M, Dikirimi Surat Peringatan

MANOKWARI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat hari ini rencananya mengirim surat peringatan pertama (SP 1) kepada perusahaan pabrik semen PT SDIC Papua Cement Indonesia. Kepala Bapenda Provinsi Papua Barat Carles Hutahuruk mengatakan, PT SDIC dikirimi SP 1 lantaran keberatan membayar pajak air permukaan sebesar Rp 11 miliar lebih. “Ya, besok (Hari ini,red) kami akan kirimi SP 1 karena PT SDIC keberatan membayar pajak air pemukaan,” tutur Carles Hutahuruk kepada wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (8/6).

Hutahuruk menjelaskan, pihaknya memutuskan mengirim SP 1 setelah berkonsulasi dengan Ketua Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria. Bapenda sudah beberapa kali melayangkan tagihan namun hanya ditanggapi dengan surat balasan, keberatan membayar pajak air pembukaan. “Pabrik semen (PT SDIC) beranggapan pajak untuk PLTU tidak dipungut, tetapi peraturan gubernur kita itu dipungut pajaknya. Pergub mengatur begitu tetapi pemahaman mereka PLTA,” tuturnya.

KPK telah memfasilitasi pertemuan dengan manajemen PT SDIC membicarakan tunggapan pajak air permukaan ini. Namun pihak pabrik semen ini tetap keberatan membayar sehingga Bapenda akan mengirim surat peringatan pertama, hari ini (Rabu, 9/6). “Artinya kita mengikuti prosedur di peraturan itu. Kita juga kan bekerja berdasarkan peraturan. Sehingga setelah kita berkomunikasi dengan KPK kita membuat SP,” ucapnya.

Pihak manajemen PT SDIC beranggapan Peraturan Gubernur tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR tentang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Mereka tidak memakai air untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi menggunakan bahan bakar batu bara. Sedangkan KPK beranggapan, Permen PUPR  hanya referensi. “Memang listrik yang dihasilkan itu dari air permukaan. Kita mencoba melakukan pendekatan tetapi mereka tetap keberatan. Kami akan maju terus,” kata dia.

Hutahuruk menuturkan, kalau PT SDIC keberatan dengan tagihan pajak air permukaan Rp 11 miliar, maka bisa membayar 50%, tetapi pihak pabrik semen sama sekali tak mau membayar. “Dia hanya mau membayar volume air yang dipakai untuk keperluan umum. Tetapi ada air yang setelah diproses menghasilkan listrik, itu yang harus dibayar sebagai pajak air permukaan,” tandasnya.

Tunggakan pajak air permukaan hingga tahun 2019 termasuk denda sebesar Rp 11 miliar. Ka Bapenda berharap, PT SDIC segera membayar kewajibannya karena kalau molor tunggakan akan bertambah besar.  Dijelaskan Hutahuruk, bahwa ada aturan umum tentang objek pajak air pemukaan (PAP) di undang-undang, Perda, dan Pergub. Namun PT SDIC berpegang pada Permen PUPR yang dinilai hanya sebagai referensi. “Referensinya menjelaskan hanya air untuk listrik,” kata Hutahuruk. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed