oleh

Tsk Dugaan Korupsi Asrama Bintuni Dilimpahkan

-Metro-285 views

SORONG– Lima tersangka (Tsk) berserta barang bukti dugaan kasus korupsi anggaran pembangunan Asrama Bintuni tahun anggaran 2012 hingga 2015 diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong oleh pihak penyidik Tipikor Polres Sorong Kota, Jumat (7/8). Lima orang tersebut bernama Gi, WF, TN, DAdan YR.

Sementara itu, pasal yang disangkakan para tersangka yakni pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tersebut pada pasal 3 dan junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Indra Thimoty, SH, MH menjelaskan, awalnya SPDP dikirimkan oleh pihak penyidik dengan penetapan tersangka sebanyak 8 orang. Akan tetapi, 5 orang tersebut pada hari ini sudah dilakukan tahap dua, kemudian 1 orang lagi atas nama AW sudah dilakukan tahap dua dengan penyerahan tersangka dan barang bukti sebelum adanya pandemi Covid-19 ke Pengadilan Manokwari.

“Jadi sebenarnya perkara ini P21 sudah ada sebelum pandemi Covid-19, namun dengan mewabahnya pandemic Covid-19 di Kota Sorong, sehingga kasus ini agak lambat karena kita juga lockdown di Kota Sorong sehingga kami pun kebingungan untuk membawa para tersangka ke Manokwari untuk pelimpahan perkaranya,”jelasnya kepada awak media, kemarin.

Sehingga, AW sudah dilakukan tahap 2 ke Pengadilan Manokwari, sementara itu dua tersangka lainnya berdasarkan informasi dari penyedik bahwa proses perkaranya ditarik ke Polda Papua Barat. Dua tersangka tersebut yakni YM dan GM.

Dijelaskan Indra, bahwa delapan tersangka tersebut diduga melakukan korupsi anggaran pembangunan Asrama Bintuni sejak tahun 2012 hingga 2015 sehingga kerugian keuangan Negara mencapai Rp 3,6 miliar, dimana dirincihkan Indra bahwa, anggaran tahun 2012 kerugian negara mencapai Rp 547 juta, tahun 2013 Rp 1 miliar, 2014 Rp 269 juta sedangkan tahun 2015 Rp 1,8 miliar.

“Adapun kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Baratm, pelaksanaan penggunaan asrama Bintuni dari tahun 2012 hingga 2015 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak serta terjadi kemahalan harga,”tandasnya.

Sambung Indra, dari lima tersangka tersebut empat diantaranya dititipkan di Rutan Polres Sorong Kota, sementara 1 tersangka WF dikembalikan ke Rutan Bintuni untuk menjalani sisa masa hukuman terkait perkara lainnya.

“Mereka kami titipkan di Rutan Polresta Sorong, sambil menunggu proses pelimpahan perkara kami ke Pengadilan Tindak Pidana korupsi di Manokwari dan direncanakan dalam waktu dekat ini akan segera kami limpahkan sambil kami proses kelengkapan administrasi guna proses pelimpahan tersebut,”ungkapnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed