oleh

Tolak Revisi Otsus Versi Pemerintah

Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat Keluarkan 6 Pernyataan  Sikap

MANOKWARI – Anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Forum MRP for Papua, menyatukan pandangan menyikapi revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dituangkan dalam 6 pernyataan sikap. Salah satunya,  menolak Revisi UU Otonomi Khusus Papua yang diajukan oleh pemerintah.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Sekretaris MRP for Papua, Dr Filep Wamafma,SH,MHum menyatakan, pihaknya telah memperoleh berbagai aspirasi khususnya dari lembaga-lembaga formal yang selama ini merepresentasikan kepentingan Papua, yakni Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, DPRP, DPR PB, MRP dan MRP PB. 

“Pada intinya mereka menyuarakan kritik atas revisi yang cenderung terbatas. Sementara persoalan Papua begitu kompleks dan menyentuh berbagai persoalan yang puluhan tahun memgemuka dan tidak memperoleh kejelasan, baik dari sisi pemakanaan maupun implementasi,’’ tegas Filep Wamafma dalam keterangan tertulis diterima wartawan, Senin (21/6).

Atas dasar itu, menyikapi situasi sosial dan politik serta proses pembahasan dalam Pansus DPR RI tentang Revisi (Perubahan) Kedua UU Otonomi Khusus, MPR for Papua  menyampaikan sikap dan pandangan, berisikan 6 poin. Pertama, kompleksitas persoalan Papua belum terselesaikan secara komprehensif akibat berbagai pendekatan parsial yang diajukan sejak kebijakan Otonomi Khusus diberlakukan.

Kedua, berakhirnya Dana Otonomi Khusus Papua yang melatarbelakangi revisi UU Otonomi Khusus Papua tidak bisa dijadikan dasar untuk memaksakan perubahan terbatas terhadap UU Otonomi Khusus Papua. Sebab hal itu sama halnya dengan semakin menyederhanakan persoalan Papua sebatas persoalan ekonomi-kesejahteraan yang justru hingga saat ini pun masih dipenuhi hambatan dan tantangan dalam tataran implementasi.

Ketiga, kegagalan dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua merupakan kesadaran bersama yang melahirkan UU Otonomi Khusus Papua. Jika pada kenyataannya, kegagagalan tersebut masih mengemuka hingga saat ini, maka revisi terbatas atas UU Otonomi Khusus Papua, bukanlah solusi, melainkan ketidakmampuan dalam mengimplementasikan UU Otonomi Khusus secara murni, konsisten dan konsekuen.

Keempat, akar persoalan mendasar terkait sejarah, hak asasi manusia, pembangunan dan marginalisasi Orang Asli Papua, tidak akan terselesaikan hanya dengan revisi terbatas yang diajukan pemerintah. Sementara itu, persoalan demi persoalan akan semakin mengemuka dan menjadi beban sosial dan politik di masa-masa yang akan datang.

Kelima, momentum revisi UU Otonomi Khusus Papua seharusnya menjadi instrumen bersama untuk melakukan evaluasi terhadap inkonsistensi penerapan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Sehingga tujuan afirmasi dan proteksi terhadap Orang Asli Papua (OAP) dapat terwujud sesuai dengan cita-cita keberadaan Otonomi Khusus Papua itu sendiri.

Keenam, menolak Revisi UU Otonomi Khusus Papua yang diajukan oleh Pemerintah, dan meminta Pemerintah merevisi kembali Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai pengejawantahan teknis revisi tersebut, hingga mampu mengakomodasi berbagai dinamika dan masukan dari berbagai pihak, khususnya yang terangkum dalam pembahasan Pansus Revisi UU Otonomi Khusus DPR RI.

Pernyataan sikap Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat atau MRP for Papua ditandatangani Yorrys Raweyai sebagai ketua dan Dr Filep Wamafma,MHum selaku sekretaris. 

Ditambahkan, sejak Surat Presiden (Supres) terkait Revisi UU Otonomi Khusus diterima DPR pada 4 Desember 2020, maka berdasarkan penerimaan tersebut, DPR telah menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPR dan merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sejak itu pula pembahasan tentang revisi UU Otonomi Khusus mulai bergulir.

 Dalam perjalanannya, berbagai dinamika bermunculan. Mulai dari kewenangan usulan perubahan UU Otonomi Khusus, hingga pada poin-poin perubahan yang hanya menyasar 3 (tiga) pasal dalam UU tersebut, yakni pasal 1, 34 dan 76. Dinamika yang sama juga berkembang dalam ­proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus) tentang Revisi (Perubahan) Kedua UU Otonomi Khusus Papua di DPR. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed