oleh

“Tolak Revisi Otsus, Referendum Solusinya”

Dari Aksi FRP,  Longmarch  dan Bawa Peti Mati “Almarhum Otsus “ke DPRD Kota

SORONG – Puluhan massa yang mengatasnamakan Front Rakyat Papua  (FRP) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Sorong  Senin (11/1), tepat disaat pembahasan terkait revisi UU Otonomi Khusus oleh DPR RI di Jakarta. 

 Dalam aksinya, puluhan massa dengan tegas menolak keberlanjutan Otsus dan ditukarkan dengan Referendum atau keinginan menentukan nasib sendiri. Pantuan Koran ini, puluhan massa tersebut berkumpul di depan Toko Elin, Jln Basuki Rahmat kemudian ramai-ramai mereka bergerak dengabn longmarch menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong. 

  Sempat terjadi aksi tawar menawar dimana pihak kepolisian meminta agar massa menggunakan truck namun massa menolak . Akhirnya, selama kurang lebih 30 menit berunding, massa memutuskan menggunakan truck hanya sampai di depan  SPBU Km 9 selebihnya, massa akan berjalan kaki ke Kantor DPRD Kota Sorong.

 Dalam aksi tersebut, massa juga membawa Peti Mati berwarna hitam dengan bertuliskan Almarhum Otsus berserta papan nisan dan karangan bunga. Peti mati tersebut sebagai simbolis bahwa Otsus sudah berakhir di tahun 2021 dan akan dikuburkan. Para massa aksi menggunakan ikatan kepala bergambarkan bendera Bintang Kejora dan beberapa massa aksi menggunakan kain merah.

 Sementara itu, pihak kepolisian dengan dibantu oleh Brimob Sorong melaksanakan penjagaan di beberapa titik di wilayah Kota Sorong guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Beruntung, aksi demo damai tersebut berjalan dengan baik hingga pukul 15.00 WIT. 

 Sebelumnya, beberapa orator menyampaikan orasinya yang mengkritik habis-habisan Pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai pembunuh dan pemerkosa di atas Tanah Papua sehingga mengakibatkan Orang Papua semakin hari semakin sedikit. Dalam orasinya, salah satu orator mengungkapkan atas nama rakyat Papua ia menolak dengan tegas Otsus Jilid II dan meminta merdeka.

“ Otsus gagal di Tanah Papua, hari ini sudah dilaksanakan Revisi Otsus kami menolak tegas revisi tersebut dalam bentuk apapun,”tegasnya di depan Ketua DPRD Kota Sorong, kemarin.

Kenapa, di tanah Papua banyak sekali Militer hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Katanya, tanah Papua merupakan tanah damai lalu mengapa banyak sekali militer di atas tanah ini. Dalam aksi ini, Oratar mengungkapkan mereka datang membawa apa yang Jakarta berikan kepada Papua yakni Otsus yang telah berakhir dan berada di dalam Peti tersebut.

 “Kami hidup dengan tangisan tidak ada kebahagian, politik dan pejabat Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua lalu menghadiri revisi UU Otsus, stopp. Tujuan kami hanya satu yakni tolak Otsus Jilid II dan kami minta penetuan Nasib sendiri, kami datang tanpa kepentingan apapuan tapi murni kepentingan rakyat karena kami rakyat yang tertindas,”tegasnya.

Salah satu orator Perwakilan masyarakat Maybrat mengungkapkan bahwa pelaku Otsus adalah orang Maybrat, namun 100 persen rakyat Maybrat menolak perpanjangan Otsus jilid II hal tersebut dibuktikan dengan telah berjalannya petisi. 

“Kami rakyat Papua tolak resmi perpanjangan Otsus jilid II, karena kesehatan, pendidikan, pembangunan tidak kami rasakan. Lihat saja,  di Jakarta proses belajar sudah gunakan leptop, tapi masyatakat Papua di pedalaman belajar dengan menggunakan batu, kami sakit masuk rumsh sakit, kami masih di persulit,”ungkapnya seraya menambahkan sebagai pejabat Papua harus tau diri baru menjadi pejabat, kalau tidak tahu diri jangan jadi pejabat. 

Usai menyampaikan orasi, Koordinator Lapangan, Marius Asso membacakan aspirasi masyarakat Papua yang meminta dengan tegas, pertama Jakarta menghentikan pembahasan revisi UU Otonomi Khusus serta mendengar sikap dan tuntutan rakyat West Papua melalui Petisi rakyat Papua. Kedua, atas nama rakyat Papua menolak dengan tegas keberlanjutan Otsus di atas tanah Papua.

Ketiga, rakyat Papua mengutuk keras kepada pihak-pihak yang terlibat dengan kompromi Jakarta tentang revisi UU Otsus. Keempat, Pemerintah Republik Indonesia segera tarik pasukan organik dan non organik dari tanah West Papua. Kelima, segera hentikan operasi dan kekerasan militer di Nduga, Intan Jaya dan seluruh pelosok tanah Papua. Keenam, segera tutup investasi asing di tanah Papua.

Setelah membacakan aspirasi, Marius langsung di serahkan kepada Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya dengan harapan bahwa aspirasi tersebut ditindak lanjuti. 

Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kabuaya, S.Pd.,M.Pd mengatakan, pihaknya telah menyaksikan orasi dari para pendemo di mana inti tujuan kedatangannya adalah meminta kemerdekaan. Sebagai perwakilan rakyat, ia hanya dapat menerima a spirasi tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Kesbangpol Provinsi Papua Barat, MRP dan DPRD Fraksi Otsus Papua Barat.

“Kami berharap mereka di Provinsi harus sampaikan ke Jakarta karena itu merupakan aspirasi dari masyarakat. Karena, dalam aksi tadi mereka mengatakan ada segelintir orang yang mempunyai kepentingan sehingga  masyarakat yang ditindas. Jadi, hari ini kami akan buat surat dan besok bisa diantar langsung ke provinsi,”pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed