oleh

Tolak Pembagian Dana Otsus

Lambert Jitmau : Pembagian Dana Otsus Tidak Boleh dengan SK Sekda !

SORONG – Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM dan Bupati Kabupaten Tambrauw Gabriel Asem,SE,MSi, menolak pembagian dana otonomi khusus (Otsus) yang dilakukan oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Papua Barat tanpa melibatkan para kepala daerah bupati, wali kota se-Papua Barat yang mempunyai masyarakat dan wilayah.

Pernyataan keberatan terhadap mekanisme pembagian dana otsus karena dinilai tidak sesuasi aturan. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Sorong dan Bupati Tambrauw pada Selasa (22/6) menanggapi  pembagian dana otsus yang tidak seperti biasanya para kepala daerah dipanggil lalu dibahas bersama, kemudian dilakukan penandatangan kesepakatan maka dana tersebut barulah dibagi ke masing-masing daerah.

Lambert Jitmau mengatakan, harusnya  Gubernur Papua Barat dan Ketua DPRD Provinsi mengundang para kepala daerah se-Papua barat lalu dibahas bersama. Lambert menolak jika Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sepihak membagi dana tersebut. Baginya, ini sudah tidak sesuai aturan, termasuk besaran dana otsus yang dibagi.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, kepada Pak Gubernur, kepada Ketua DPRPB dan Ketua MRP. Membagi dana otsus itu ada mekanisme, membagi dana otsus itu jangan berdasarkan perasaan dan kepentingan teman dan yang lain. Presentase kan sudah dibagikan, Gubernur punya janji katanya 90 : 10 tapi ada pihak yang lain lagi katanya 70 : 30, mana yang benar?, salah satu itu harus dituangkan dalam keputusan bersama,” tegasnya.

Menurutnya,  dana otsus tidak boleh dibagikan ke siapa-siapa. Dana otsus itu dibahas Gubernur, Ketua DPRPB dan Ketua MRP sebagai pimpinan rapat, menghadirkan bupati, wali kota dan Ketua DPR kabupaten/kota se-Papua Barat. Presentase disepakati, kemudian ditandatangani MoU bersama atau SK ditandatangani oleh semua kepala daerah, semua ketua DPRD Kota-Kabupaten, mengetahui Gubernur, Ketua DPR PN dan ketua MRP Papua Barat.

“Itu payung hukum, itu regulasi yang digunakan dalam pembagian dana otsus, bukan dengan SK Sekda, tidak boleh!, Pembagian dana otsus tidak boleh dengan SK Sekretaris Daerah. Saya tidak terlalu berbicara panjang lebar, tapi yang punya wilayah, yang punya rakyat, bukan Pak Gubernur. Yang punya rakyat, yang punya wilayah adalah bupati, wali kota tingkat 2 yang tersebar di Papua Barat ini. Kami yang punya wilayah, kami yang punya rakyat, kami yang tahu persoalan di daerah,” tegasnya.

“Tetapi kalau dana otsus setiap tahun naik, pembagian kepada daerah semakin menurun, tidak bisa, tidak bisa dan tidak bisa. Kami kepala daerah Sorong Raya sudah membuat surat keberatan kepada Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan sebagai orang tua kami, selaku kakak kami. Dia panggil berdasarkan surat keberatan itu, dia panggil kami. Kami rapat baru, dia jelaskan mekanisme pembagian,” sambungnya.

Lambert menjelaskan, sesuai amanat undang-undang Otsus yang lahir tahun 2001 pada waktu itu, sejak Mantan Gubernur Papua (Alm) Jaap Salossa menghadirkan UU Otsus di Provinsi Papua kala itu, beliau sendiri yang pimpin rapat dan membagikan dana otsus, kemudian bupati, wali kota tanda tangan dan diikuti oleh Ketua DPRP.  “Itu kesepakatan bersama, dituangkan dalam SK. Setelah itu, secara administrasi entah Sekda atau Kepala Badan Keuangan melaksanakan realisasi berdasarkan MoU atau SK yang ditandatangani bersama antara Gubernur, DPRD provinsi PB, MRP, bupati, wali kota dan ketua DPR daerah tingkat 2, itu baru betul. Mau bagi  kapankah, mau transfer kapankah, besarnya berapakah, itu persoalan nanti, tapi persentase harus dituangkan di dalam keputusan, itu baru semua bisa terima,” jelasnya.

Namun lanjut Lambert, jika tiba-tiba Sekda menandatangai SK untuk pembagian dana otsus, itu  tidak benar, tidak boleh, itu kekeliruan besar. Karena itu, ia menyarankan Gubernur Papua Barat sebagai orang tua, sebagai kakak untuk kami di Papua Barat ini, panggil kami dan menjelaskan itu baik. “Jangan mengelola dana Otsus terbalik dari amanat Otsus. Dia (Provinsi,red) lebih besar bila dibandingkan dari kabupaten/kota, nggak bisa. Harusnya kabupaten-kota lebih besar daripada provinsi, karena yang punya masyarakat dan yang punya wilayah ini 12 kabupaten tambah 1 kota, tapi kenyataannya tidak seperti itu,” imbuhnya. 

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tambrauw Gabriel Assem,SE,MSi yang dikonfirmasi via telepon menyatakan yang mempunyai masyakat itu bupati/wali kota, sehingga dalam membagi dana Otsus harus duduk bersama, bukan dilakukan pembagian secara sepihak oleh provinsi.

Bupati Tambrauw menyatakan keberatan mereka para kepala daerah di Sorong Raya telah dilakukan melalui Surat Keberatan, berharap Gubernur Papua Barat dapat menyikapi kondisi ini, sehingga tidak berdampak terhadap pembangunan di masyarakat sesuai harapan Otsus. “Itu memang keberatan dari kepala daerah di Sorong Raya, karena pembagian yang dilakukan oleh provinsi secara sepihak, tidak mendapat persetujuan dan melakukan rapat bersama dengan kepala-kepala daerah kabupaten/kota se-Papua Barat. Kita rapat, sepakati baru ada pembagian. Tapi ini tanpa dibicarakan bersama baru sepihak oleh provinsi melakukan pomotongan,” katanya.

“Padahal dalam keputusan gubernur 90:10, dimana 90 persen untuk kabupaten-kota dan 10 untuk provinsi untuk pengawasan. Tapi ini sudah bukan 90:10, dibagi merosot jauh dari biasanya, turun jauh sekali. Makanya kepala daerah keberatan dan harus bicara ulang, jangan dulu dibagi. Jadi kita bicara dulu baru dana itu bisa didistribusikan. Otonomi Khusus ini ada di kabupaten-kota, bukan ada di provinsi, karena yang punya rakyat dan wilayah itu kabupaten-kota,” tegas Gabriel Asem. (zia) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed