oleh

Tolak 10 Miliar, Palang Mobil Bupati

AIMAS – Toyota Land Cruiser VX-R seri V ­dengan nopol PB 1 A yang merupakan mobil dinas Bupati Sorong, dipalang oleh masyarakat adat dari area ring I pengeboran migas di Kabupaten Sorong, Rabu (31/3). Mobil yang terparkir di halaman depan Kantor Bupati Sorong tersebut dipalang dengan menggunakan kain merah yang dililit di bodi modil, melambangkan protes keras ­masyarakat. Di bagian depan mobil juga diikatkan ­sebuah kain Timor.

Bukan hanya itu, masyarakat juga melakukan pemalangan adat di depan pintu masuk Kantor Bupati dan Kantor BPKAD Kabupaten Sorong, serta sejumlah titik lainnya yang menjadi jalan arternatif menuju Kantor Bupati Sorong. Aksi ini merupakan bentuk rasa ketidakpuasan masyarakat atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar yang sebelumnya sudah disepakati untuk dibayarkan di tahun 2021 ini.

Kesepakatan tersebut diambil bulan Desember lalu bertempat di Aula Kantor Baperlitbang Kabupaten Sorong. Sejatinya BLT DBH Migas tahun 2020 yang menjadi hak masyarakat adalah senilai Rp 24,7 miliar yang merupakan 10% dari DBH Migas Otsus tahun tersebut yang diterima Pemkab Sorong senilai Rp 247 miliar. Sesuai kesepakatan pihak pemerintah Kabupaten Sorong dengan pihak masyarakat adat, karena keterbatasan anggaran, BLT DBH Migas tahun 2020 tersebut dibayar dalam tiga tahap yakni RP 7 miliar pada Desember 2020, RP 10 miliar pada tahun 2021 dan sisanya Rp 7,7 miliar pada tahun 2022.

Namun setelah menerima Rp 7 miliar pada 23 Desember lalu, masyarakat justru menolak Rp 10 miliar yang dijanjikan pemerintah Kabupaten Sorong yang juga telah disepakati bersama. Masyarakat justru meminta seluruh sisa pembayaran senilai Rp 17 miliar dibayarkan sekaligus. Masyarakat juga mempertanyakan dasar yang melatarbelakangi pembayaran BLT DBH tersebut hanya Rp 10 miliar. “Atas dasar apa bupati membayar sisa BLT untuk masyarakat adat hanya Rp 10 miliar,” kata Moses Klawomon, Ketua LSM Pelita Hati dalam orasinya.

Sementara itu, Bupati Sorong Dr Johny Kamuru,SH,MSi beserta jajaran telah menempuh beragam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya, Kepala BPKAD dan Kabag Hukum Kabupaten Sorong juga telah berkoordinasi dengan pihak BPK perwakilan Provinsi Papua Barat, namun belum ada kepastian yang didapatkan. Untuk itu, BLT DBH Migas senilai Rp 10 miliar yang akan diberikan hari ini (Kemarin,red) dibayarkan sesuai aturan manajemen keuangan. “Jadi saya menepati janji, hari ini kita selesaikan yang Rp 10 miliar. Ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada serta sesuai dengan kewenangan saya. Sesuai kesepakatan, sisanya akan tetap dibayarkan tahun berikut,” ujar Bupati.

Khawatir jika memenuhi keinginan masyarakat untuk dibayarkan seluruhnya Rp 17 miliar nantinya pemerintah justru dianggap menyalahi aturan,  Bupati Sorong mengatakan bahwa hal tersebut (Dibayarkan Rp 10 miliar) adalah keputusan terakhir. Jika masyarakat menolak maka perkara tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Bupati menegaskan bahwa BLT DBH tersebut adalah murni hak masyarakat dan tidak pernah diganggu gugat oleh pemerintah.

“Jika masyarakat berkenan menerima Rp 10 miliar, maka saya akan minta Sekda dan Kepala BPKAD memproses. Namun jika masyarakat menolak maka kami akan membawa perkara ini ke jalur hukum. Sebagai bupati, saya juga harus bekerja sesuai aturan yang berlaku, jadi kita harus mencari solusi terbaik namun tidak sampai lari dari koridor hukum. Perlu saya sampaikan bahwa DBH migas ini adalah murni untuk masyarakat ring satu, sehingga tidak tersentuh untuk kegiatan apapun, apalagi untuk membiayai perjalanan dinas bupati beserta staf,” tegas Johny Kamuru.

Mendengar pernyataan bupati, masyarakat justru menolak mentah-mentah dan memilih membubarkan diri serta melakukan pemalangan adat dengan kain merah di sejumlah titik. Seraya membubarkan diri, beberapa masyarakat juga mengatakan akan meduduki sejumlah sumur-sumur pengeboran migas di daerahnya. 

Informasi terkini yang diperoleh Radar Sorong, setelah mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dengan perwakilan masyarakat adat, pemalangan adat di titik pintu masuk menuju Kantor Bupati dan Kantor BPKAD Kabupaten Sorong dan lilitan kain merah di mobil dinas bupati telah dibuka pada malam harinya. Sebagai imbalannya, pemerintah memberikan uang buka palang senilai Rp 50 juta rupiah, dengan rincian Rp 25 juta dibayarkan malam tadi, sementara sisanya Rp 25 juta lagi akan dibayarkan keesokan harinya (Hari ini,red). (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed