oleh

TNI Tidak Perlu Berkoar-Koar

Pangdam Tanggapi Klaim Benny Wenda Sebagai Presiden Sementara Papua Barat

MANOKWARI – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa ikut menanggapi pernyataan Benny Wenda yang mengklaim diri sebagai Presiden Sementara Pemerintahan di Papua Barat. Pangdam menilai, apa yang  dilakukan Benny Wenda semakin hari semakin tidak masuk akal sehat, pada gilirannya akan ditinggalkan masyarakat Papua yang semakin sadar dan paham bahwa apa yang dilakukan Wenda merupakan omong kosong dan tidak mendasar.

Di sisi lain, tanpa banyak bicara, lanjut Pangdam, TNI dalam hal ini Kodam XVIII/Kasuari bersama sama unsur Forkopinda lainnya baik pemerintah daerah, Polda, Kejati serta dukungan masyarakat Papua justru berhasil  menciptakan situasi kondisi Papua yang semakin kondusif. Kondisi ini nampak jelas dari kedekatan antara TNI dengan berbagai elemen masyarakat Papua, dan sambutan hangat dari masyarakat atas berbagai kiprah TNI untuk memajukan Papua,  sesuai semboyan Kodam XVIII/Kasuari ‘Patriot Pembela Rakyat’.

Mantan Danjen Kopassus ini menuturkan, wujud nyata kecintaan rakyat Papua terhadap TNI terimplementasikan dengan tingginya animo pemuda Papua untuk mendaftarkan diri pada perekrutan 1000 Bintara Otsus. Kedekatan itu juga nampak dari sambutan hangat mahasiswa saat Pangdam XVIII/Kasuari berkunjung ke kampus Universitas Papua (Unipa). Dimana para mahasiswa sangat antusias saat tatap muka dengan  Pangdam beserta jajaran pejabat teras Kodam XVIII/Kasuari dalam suasana yang lugas, rileks, dan penuh keakraban.

“TNI tidak pernah sesumbar, tidak perlu berkoar-koar, karena yang penting adalah berbuat yang terbaik bagi rakyat, dalam hal ini rakyat Papua Barat sebagai anggota keluarga Bangsa Indonesia dalam rumah besar NKRI,” tutur Pangdam saat Pencanangan Bulan Kasih di Makodam XVIII/Kasuari.

Cantiasa, jendral bintang dua yang baru dua bulan  bertugas di tanah Papua Barat ini menambahkan, masyarakat Papua semakin hari semakin paham bahwa selama ini keberadaan kelompok anti NKRI yang tidak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat Papua. Sebaliknya, kelompok ini hanya menyengsarakan dan menghambat pembangunan serta tidak memberikan dampak positif apapun, apalagi mensejahterakan rakyat Papua.

Rakyat Papua lanjut Pangdam, bukan butuh bualan tapi wujud nyata. Presiden RI Jokowi sangat konsen membangun tanah Papua, hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Propinsi Papua dan Papua Barat. Keppres Nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat.

Musa Kairaba, salah satu tokoh masyarakat, yang juga sebagai anggota dari Barisan Merah Putih juga menyampaikan bahwa masyarakat sangat merasakan bagaimana di tengah pendemi  mendapat bantuan dari TNI, pemerintah daerah, Polda dan pihak lainnya. “Kita  masyarakat selalu dekat dan merasakan manfaat keberadaan TNI di tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan kita,” katanya.

Pemerintah Diminta Lebih Serius Tangani Papua

Sementara itu, menyikapi dinamika sosial politik di Tanah Papua, Politisi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas berharap pemerintah pusat tidak menyikapi berlebihan namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

Menurut Yan Mandenas, jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas bahkan Papua ibarat Daerah Operasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik.

“Saya berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan di Papua, mulai dari penaganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelangaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan Mandenas, Jumat (12/4).

Yan Mandenas berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi terhadap rakyat Papua dalam segala bentuk perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masayarakat tertentu.  “Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-oknum aparat yang mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, apapun tuntutan Rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kujung usai di Tanah Papua. Bila pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, diyakini akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil. Tanpa keadilan di tanah Papua, saya yakin eskalasi politik di tanah Papya tidak akan berakhir, karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri. Mari kita jadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masayarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah,” tandasnya.

“Disisi lain, evaluasi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada. Saya berharap perilaku aparat perlu dibenahi total lewat kebijakan satuan organisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua,” pungkasnya. (lm/al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed