oleh

Titik Koordinat Kawasan Perlu Ditinjau Ulang

SORONG-Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengatakan, terkait pengukuran tapal batas kawasan Kota Sorong yang sedang dilakukan oleh pihak Balai Penataan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat, pihaknya sangat prihatin karena penetapan kawasan ini dengan titik-titik koordinatnya, tidak melibatkan pemerintah daerah Kota Sorong. “Kalau melibatkan pemerintah daerah, tentunya instansi teknis seperti Bappeda dan Lingkungan Hidup harus masuk di dalam tim yang ada,” katanya kepada Radar Sorong, kemarin (11/8).

Dijelaskannya, kebijakan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dikeluarkan tahun 2018 yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2018 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas hutan untuk sumber tanah objek reformasi agraria, Peraturan Presiden RI tentang Reformasi Agraria, dan berdasarkan PP Nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan dan alih fungsi kawasan hutan, di dalam aturan harus ada kajian dan juga keterlibatan pemerintah daerah, Bupati atau Walikota itu sebagai Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria Daerah, dan Lingkungan Hidup seharusnya masuk di dalam tim gugus tugas TORA ini, itu kata aturan yang ada. 

“Penetapan titik-titik koordinat kawasan ini kami anggap ini sangat sensitive sehingga perlu penjelasan dan bila perlu ada pengukuran ulang. Kami khawatir jangan sampai apa yang telah ditetapkan ini atas kebutuhan atau kepentingan, kebutuhan siapa dan kepentingan siapa, sehingga ini harus dijelaskan secara baik kepada instansi teknis seperti Bappeda, PU yang nantinya menggunakan kawasan ini mungkin untuk pengembangan kota dan lain-lain,” tandasnya.

Selain itu, masyarakat hak ulayat, pemerintah distrik dan kelurahan lurah harus tahu mana titik-titik koordinat kawasan hutan yang dipatok itu. “Jangan sampai kita taruh titik koordinat, setelah baru buat undangan untuk bahas baru tetapkan, kan terbalik. Harusnya datang, berdiskusi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait, jelaskan sehingga mungkin ada saran masukan dari pemerintah daerah setempat,” ucapnya.

Menurutnya, yang sekarang terjadi di wilayah utara dan timur Kota Sorong, pemilik lahan kan bikin usaha galian C untuk memenuhi kebutuhan material bangunan di Kota Sorong. Bila mau batasi, lalu material untuk pembangunan di Kota Sorong ini dari mana. “Karena itu perlu ada kajian, kalau memang itu mendatangkan dampak negative, maka dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan. Kami khawatir jangan sampai penentuan koordinat kawasan ini menurut mereka dari provinsi saja, tidak menurut masyarakat, atau pemerintah daerah,” tandasnya.

Kelly mengatakan, dalam penentuan titik koordinat kawasan, seharusnya pemerintah daerah dilibatkan karena nantinya kan kembali menjadi tanggungjawab daerah untuk melakukan rehabilitasi, reboisasi, pemulihan kawasan dan lain-lain. Apalagi Kota Sorong saat ini dalam tahap PK revisi RT/RW, mengapa penetapan titik koordinat kawasan oleh pemerintah provinsi ini tidak disinergikan dengan RT/RW Kota Sorong.  “Kami lihat mereka datang dan pulang pun, istilahnya kalau masuk ke suatu daerah, itu ketuk pintu kepala daerah atau Sekda, jelaskan maksud kedatangannya dan melibatkan instansi teknis bahwa kami datang ini mengukur kembali. Kami menyampaikan ini karena kami mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa ada pengukuran titik koordinat, ada kawasan yang sudah dibuka tapi dibilang masuk kawasan hutan lindung,” tandasnya lagi.

“Titik-titik koordinat kawasan yang sudah ditetapkan itu, kami berharap bisa ditinjau kembali, dan penentuannya harus melibatkan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, serta seluruh stakeholder terkait seperti pemilih hak ulayat dan lainnya,” imbuhnya. (ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed