oleh

Tingkatkan Penerimaan Negara, KPP Pratama Gandeng Kejaksaan

-Metro-45 views

SORONG-Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama dengan Kejaksaan Negeri Sorong. Penandatanganan MoU yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Rabu (31/3) tersebut bertujuan untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara.

Kepala KPP Pratama Sorong, Panca Kurniawan menjelaskan bahwa penandatangan MoU tersebut untuk membantu KPP Pratama Sorong dalam pertimbangan hukum maupun proses hukum yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha Negara (TUN). 

“Dengan adanya kerja sama ini, kantor KPP Pratama Sorong menargetkan penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1,5 triliun rupiah. Karena pada tahun 2020 target yang kita dapatkan adalah Rp 1.250.000.000. Namun, yang masuk sebesar Rp 1.260.000.00,”jelasnya kepada awak media. 

Dengan kerja sama tersebut, tambah Panca juga diharapkan dapat melancarkan penerimaan pajak tahun 2021, karena pajak merupakan tonggak utama penerimaan di APBN, sehingga dengan adanya kerja sama tersebut maka baik KPP Pratama maupun Kejaksaan Negeri Sorong, secara bersama-sama bisa mengamankan penerimaan pajak yang menjadi beban bagi kantor KPP Pratama Sorong di tahun 2021 senilai Rp 1.5 trilliun.

Dikatakan Panca bahwa sinergi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sorong telah dibangun sejak periode-periode sebelumnya dan diharapkan dengan adanya penandatanganan MoU ini Kejaksaan Negeri Sorong dapat membantu kinerja KPP Pratama Sorong dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

“Jadi, kalau kami mendapatkan masalah hukum, Kejaksaan Negeri Sorong selaku Jaksa Pengacara Negara akan mewakili kita,” ungkapnya.

Misalnya, sambung Panca bila ada tindakan penagihan pajak, maka Kejaksaan Negeri Sorong selaku Jaksa Pengacara Negara lah nantinya membantu KPP Pratama Sorong. Karena, selama ini KPP Pratama Sorong menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan asset. Dimana asset berupa tanah dan bangunan dipakai pihak lain, maka Jaksa Pengacara Negara bertindak atas nama KPP Pratama Sorong. 

“Begitu juga WP yang sudah jatuh tempo. Orangnya akan dipanggi lalu dikonseling dihadapan JPN. Karena yang namanya utang negara harus tetap dilunasi, dengan berpegang pada kaidah-kaidah aturan yang ada,”tambahnya 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih, S.H.,M.H dalam sambutannya mengatakan suatu kebanggan bagi Kejaksaan Negeri Sorong telah dipercaya sebagai mitra kerja terkait fungsi Kejari Sorong dalam memberikan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain khususnya dalam menghadapi berbagai masalah di bidang Perdata dan TUN. 

“Kami menyadari untuk memperoleh kepercayaan merupakan suatu perjuangan yang sangat sulit. Namun, mempertahankan kepercayaan ternyata lebih sulit. Oleh karena itu kami beserta seluruh jajaran kejaksaan negeri Sorong akan menjaga dan melaksankan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. 

Erwin menambahkan, dalam menghadapi siatuasi yang demikian, berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama kantor KPP Pratama Sorong. 

“Kejaksaan juga dapat bertindak memberikan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara dengan mendampingi petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung penerima negara dari sektor pajak di daerah hukum kota dan kabupaten se Sorong Raya,”terangnya 

Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan Kejari Sorong hadir berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga melalui pendekatan preventif bahkan represif hukum pidana perpajakan para wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan usaha patuh dan taat pajak.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed