oleh

Tim Percepatan Pemekaran PBD Diperpanjang

Lambert Jitmau : Saya Sangat Optimis ‘Barang Ini’ Bisa Jadi

SORONG – Tim Percepatan Pemekaran ­Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat ­dengan susunan dan keanggotaannya, diperpanjang masa kerjanya oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, melalui SK Nomor 120.1/53/3/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat Untuk diketahui, Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mempunyai masa kerja hanya 2 tahun sejak tanggal ditetapkan sejak 2018 dan dapat diperpanjang jika dalam evaluasi internnya belum terbentuk daerah persiapan di akhir tahun kedua. 

Tim Percepatan Pemekaran PBD sangat optimis PBD akan segera dimekarkan menjadi daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya. “Saya sangat optimis barang ini (Provinsi Papua Barat Daya,red) bisa jadi. Provinsi Papua Barat Daya ini bukan kami yang ada ini yang berjuang tapi kami punya orang tua yang berjuang dengan semangat, sudah 19 tahun,” kata Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM. 

“Saya punya konsep pemilihan, kami dipilih oleh rakyat ini kan untuk mereka. Mereka memperjuangan Papua Barat Daya ini. Makanya saya koordinasi dengan pak Gubernur untuk bentuk tim di Sorong Raya. Akhirnya SK dikeluarkan dan kami berterima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Pak Gubernur, sebagai kakak kami dan sebagai orang tua kami. Beliau membantu kami biarlah ‘kue ini’ untuk kami di Sorong Raya dan Papua Barat untuk mereka di Manokwari Raya supaya kami bisa bergandengan tangan untuk membuat Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa menjadi yang terbaik untuk masya­rakat,” sambungnya. 

Lambert yang sehari-harinya menjabat Wali Kota Sorong mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan untuk meminta dukungan dan restu agar Papua Barat Daya segera dimekarkan. Administrasi sekecil apapun sesuai dengan amanat undang-undang harus dilengkapi semua, diantaranya surat dukungan dari setiap kepala daerah.  

“Dalam minggu ini saya akan bikin surat kepada Pak Gubernur untuk kesediaan waktu, kalau beliau sudah ok, nanti saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah untuk kami tim pergi audiens dengan beliau sekaligus minta petunjuk dan minta dukungan. Supaya apa yang kita perjuangkan mendapat restu dan dukungan dari beliau,”  katanya.

Dia menegaskan, persyaratan pemekaran provinsi Papua Barat Daya sudah lengkap. “SDM kami punya, pertumbuhan ekonomi kami punya, sumber daya alam kami punya luar biasa, fasilitas yang lain kami punya, dana juga sudah cukup kami bisa jalan. Ibaratnya kalau mau nikah itu nikah dulu, baru melengkapi kekurangan yang ada dalam rumah tangga itu. Jangan tunggu lengkap baru nikah, nanti kami sudah tua sudah tidak bisa bikin apa-apa,” tambahnya.

Turut hadir dalam acara penyerahan SK Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 120.1/53/3/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat yang dilangsungkan Senin (12/4), diantaranya Bupati Kabupaten Sorong Johny Kamuru, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, Bupati Sorong Selatan Syamsuddin Anggiluli, Bupati Maybrat diwakilikan Asisten III, sementara Bupati Raja Ampat tidak hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. “Papua Barat Daya ini masuk dalam rencana strategi dari pemerintah pusat bersama-sama dengan rencana revisi otsus. Kita semua konsisten supaya Papua Barat Daya ini harus jadi,” tegas Lambert Jitmau.

Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Muhammad A.Tawakal mengatakan bahwa SK Tahun 2021 tetap berjalan sampai Papua Barat Daya dimekarkan. Dengan diserahkannya SK perpanjangan ini, maka SK Gubernur Papua Barat nomor:120.1/74/4/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Jadi keseriusan pemprov pada pemekaran ini sudah dituangkan pada SK yang ada. Pak Gubernur sangat mendorong pemekaran PBD, maka dari itu tim kerja ini bisa duduk bermusyarawarah dan berkoordinasi kepada gubernur, karena perpanjangan pemerintah pusat adalah pemerintah Provinsi Papua Barat. SK ini diperpanjang untuk 2 tahun ke depan,” ucapnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed