oleh

Tim Gabungan Perketat Pengawasan di Tingkat Distrik

-Metro-89 views

SORONG-Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH memimpin rapat bersama Tim Gabungan Penegakan PPKM dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota dengan kegiatan PPKM Mikro. Rapat dihadiri Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong, Dinas Kesehatan, TNI, Polri dan Dinas Perhubungan Kota Sorong.

  “Kemarin kita sudah lakukan penyekatan di jalur masuk melalui darat, nantinya kami juga akan lakukan penyekatan di jalur laut dan udara dengan membuat pos-pos pengawasan,” katanya usai menjabarkan kegiatan dalam pengawasan terhadap masyarakat.

  Kemudian, lanjut Kapolres bahwa di tingkat bawah yaitu PPKM Mikro di tingkat Distrik dan Kelurahan akan diperketat.”Sehingga saya mengumpulkan kepala distrik, Danramil, Kapolsek sampai diundang beberapa Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Ini supaya nanti di bawah (distrik dan kelurahan) sudah dilaksanakan PPKM Mikro berbasis Dasawisma,” ujarnya.

  Salah satu upaya memutus penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan proses tracing.”Jadi nantinya masyarakat yang sudah ditracing, kemudian hasil dari rapid atau swab keluar, jika mereka terkonfirmasi reaktif maka mereka harus dikarantina di situ,” tegasnya.

  Lanjutnya, jadi masyarakat harus isolasi mandiri dan pengawasan nantinya dari RT/RW, tokoh masyarakat, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa akan mengawasi juga.

  “Artinya kita sama-sama sinergi dengan pemerintah, TNI-Polri mendukung kegiatan ini. Sama-sama kita untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Sorong,” katanya.

  Disinggung apakah akan ada sanksi jika ada masyarakat yang tidak mematuhi Surat Edaran Wali Kota, Kapolres mengatakan bahwa belum ada pembahasan terkait hal tersebut, namun jika memang masyarakat ada yang melakukan perlawanan dan tidak disiplin maka bisa dipidana.

  “Kita belum bicara kan karena itu kalau terkait itu perda. Tapi artinya kalau sanksi dari pidananya untuk kegiatan-kegiatan dibawah sektor yang memang melawan artinya melawan tidak mau didisiplinkan. Artinya sudah melakukan perusakan, perlawanan dan itu ada sanksi pidananya pasti, karena melawan petugas,” jelasnya.

  Adapun penyekatan di perbatasan di beberapa titik Kota Sorong, salah satunya pintu masuk Aimas-Kota Sorong. Masyarakat dari Aimas yang karena urgen masuk Kota Sorong, tidak perlu melakukan PCR tapi perlu menunjukkan sertifikat vaksinasi.

  “Kita masih satu aglomerasi, artinya gandeng antara Aimas dan Kota Sorong. Ini hanya pembatasan beberapa sektor saja. Kalau sektor kritikal menyangkut ekonomi, keamanan, kesehatan itu masih bisa. Artinya ekonomi tidak terganggu. Yang kita awasi yang non esensial, masyarakat yang tidak ada kegiatan yang mendesak itu tolong di rumah saja,” jelasnya.

  “Kemudian persyaratan tidak perlu PCR, kecuali masyarakat dari luar Kota Sorong dan Aimas. Kalau sertifikat vaksin perlu, artinya kita juga mensosialisasikan vaksinasi ini supaya masyarakat mau divaksin,” pungkasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed