oleh

Tiga Petinggi Negara ‘Turun Tangan’

Menkopolhukam: Kita Datang bukan untuk Mengawasi, tapi untuk Menyalami

SORONG-Tiga petinggi negara yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Jenderal TNI Pur. Dr. H. Wiranto SH, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP dan  Kapolri  Jenderal Pol. Prof. Drs. H.M Tito Karnavian kemarin (22/8) datang ke Sorong dan Manokwari. Tiga petinggi Negara tersebut melakukan pertemuan dengan Forkopimda, serta tokoh Adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat guna membahas permasalahan yang telah terjadi yakni demo masyarakat berujung tindakan anarkhis, akibat adanya persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

    Di Sorong kemarin pertemuan dilakukan di SwissBelhotel Sorong. Dalam pertemuan tersebut, Menkopolhukam Wiranto menyampaikan salam hormat dan salam persaudaraan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo kepada masyarakat Papua dan Papua Barat dan berharap agar permasalahan segera berakhir. Wiranto pun mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk mengawasi masyarakat Papua tapi untuk menyalami masyarakat Papua.

  “Kedatangan kami ke sini  untuk menyalami saudara-saudara kita di Papua Barat sekalian melakukan kunjungan. Dan adanya kejadian di Malang dan Surabaya itu dilakukan oleh oknum sehingga memicu satu luapan emosi yang tidak terkendali, karena adanya informasi yang sebagian besar tidak benar atau hoaks,”jelasnya.

  Apalagi presiden selalu mewanti-wanti agar pembangunan di Papua dan Papua Barat selaras, sebab Papua dan Papua Barat merupakan anak emas dan bukan dianak tirikan. Sambung Wiranto, karena dana pusat yang digelontorkan ke Papua sudah lebih dari Rp 100 triliun.”Jangan mendengarkan suara sumbang yang memecah belah persatuan. Kita kan sudah sepakat bahwa NKRI harga mati karena kita sedang membangun dan kita tidak sendiri,”tuturnya.

  Pada prinsipnya Wiranto pun menyesalkan adanya persekusi terhadap mahasiswa Papua, namun hal tersebut bukan merupakan perwakilan dari Pemerintah Indonesia tetapi oknum. Oleh sebab itu dengan adanya saran dari perwakilan masyarakat Papua untuk menindak tegas oknum tersebut maka itu harus dilakukan.”Karena yang melanggar hukum akan ditindak tegas tanpa memandang bulu dan pasti Pemerintah akan memberikan saksi kepada mereka yang salah dan ini merupakan pengalaman yang tidak perlu diulangi,”tuturnya.

  Wiranto mengatakan bahwa, setelah permasalahan selesai ditangani tentunya ada pengusutan secara tuntas seperti perusakan, persekusi yang merupakan suatu bagian diluar dari batas koridor yang berlaku. Dan tentunya sebagai manusia pasti memiliki emosi dan reaksi terhadap apa yang didengar dan dilihat.

  “Namun dalam konteks bangsa dan bhineka tunggal ika itu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang tidak merusak yakni melalui jalur komunikasi karena dulu para pendahulu kita masalah seperti ini diselesaikan dengan musyawara mufakat dan di Papua dan Papua Barat punya itu, ingat NKRI harga mati,”tuturnya

  Sementara itu menjawab permintaan masyarakat Papua untuk kehadiran Presiden Joko Widodo di tanah Papua, Wiranto pun mengatakan bahwa tidak diminta pun presiden pasti akan datang.”Karena dulu tanpa diminta 7 kali Presiden datang dan pasti saya sampaikan dan pasti beliau akan datang karena ini wilayah Indonesia,”ungkapnya.

  Terkait dengan target untuk menindak pelaku, Wiranto menjelaskan bahwa kebijakan hukum bukan target karena hukum memiliki wilayah dan aturan sendiri yang membangun suatu keadilan dan kebenaran. Kemudian siapa yang salah akan mendapatkan sanksinya.”Intinya kita tunggu saja dulu dan kita redakan dulu emosi ini, yang rusak kita perbaiki sambil kita serahkan kepada yang berwajib,”tuturnya.

  Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Herry Rudolf Nahak, turut melaporkan situasi keamanan di Provinsi Papua Barat setelah unjuk rasa yakni di Kota Manokwari situasi mulai kondusif ketika Wagub Papua Barat dan Pangdam bertemu dengan para aksi sehingga berangsur membaik. 

  “Kemudian dari Polda dan Kodam serta ASN Papua Barat melakukan pembersihan kota dan memang pemalangan yang dilakukan masyarakat yang spontan keluar dari rumah cukup banyak dan masyarakat juga ikut membantu dan sitausi kembali kondusif,”tuturnya.

  Sementara itu di Kota Sorong aksi demo berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan demo terakhir dilakukan dengan damai. Kemudian dilakukan pertemuan antara Forkopimda dan tokoh adat, agama dan masyarakat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi.”Kami juga sepakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Kota Sorong ini,”tuturnya.

  Kemudian di Kabupaten Fakfak awalnya dilakukan aksi demo damai oleh kurang lebih 1000 orang, namun kemudian terpicu konflik antar kelompok massa karena ada yang memaksa untuk menaikkan bendera Bintang Kejora yang terjadi di kantor Dewan Adat Papua.

  “Kemudian sebagain masyarakat yang menyebutkan diri sebagai barisan Merah Putih terus menentang kelompok tersebut sehingga terjadi gesekan yang berakibat dengan pembakaran pasar dan dibalas dari kelompok merah putih dengan membakar kantor dewan adat karena dianggap sebagai markasnya kelompok Bintang kejora,”tuturnya.

  Namun situasi bisa dikendalikan dan kembali normal di kabupaten Fakfak. Kemudian ada beberapa daerah turut melakukan aksi demo yang berlangsung dengan damai dan berakhir dengan baik seperti Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Raja Ampat, dan Kaimana.

  “Kami akan terus melakukan pendekatan dengan semua tokoh baik Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota maupun TNI/Polri agar tetap menjaga situasi kondisi keamanan dan kedamaian bisa terus kita pertahankan dan kita jaga,”pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed