oleh

Tiga Paslon Minta KPU Diskualifikasi Paslon 1

SORONG – Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, masing-masing paslon nomor urut 2 Yunus Saflembolo – Alexander Dedaida, paslon nomor urut 3 Yance Salambauw – Felix Duwith serta paslon nomor urut 4 Pieter Kondjol – Madun Narwawan, dengan tegas meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 1, Samsuddin Anggiluli – Alfons Sesa sebab dinilai tidak layak sebagai peserta pilkada.

Saat menggelar konfrensi pers, Selasa (1/12), calon bupati Sorong Selatan nomor urut 2, Yunus Saflembolo merasa kecewa terhadap kinerja KPUD Sorong Selatan yang dianggapnya tidak beres melaksanakan tahapan pemilu. Oleh sebab itu, ia bersama kedua paslon bupati dan wakil bupati lainnya meminta agar KPUD Kabupaten Sorong Selatan mendiskualifikasikan pasangan nomor urut 1 sebab belum memenuhi persyaratan sebagai peserta pilkada.

”Sejak tahapan pertama hingga saat ini, kami ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan ini baik itu nomor urut 2, 3 dan 4 tetap mengedepankan politik santun dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun diakhir perjalanan, kami lihat ada ketidakberesan oleh penyelenggara. Kami secara resmi menyatakan sikap tidak terlibat, sebelum KPUD Sorsel sampaikan hasil jawaban KPU-RI atas laporan yang telah kami ajukan atas pasangan calon nomor urut 1,” kata Yunus Saflembolo, kemarin. Bilamana KPUD Sorong Selatan sudah membacakan surat jawaban dari KPU-RI lanjut Saflembolo, maka ketiga paslon akan ikut debat kandidat. 

Sementara itu, paslon nomor urut 3 Yance Salambauw mengatakan, ketiga paslon berkumpul saat ini sebab merasa adanya penerapan aturan yang tidak benar oleh penyelenggara pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan paslon nomor 1 khususnya calon wakil bupati Alfons Sesa belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai ASN. 

”Ini persoalan serius karena keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang merupakan bagian dalam rentetan tahapan pilkada, yang mana telah diatur secara tegas. Sehingga menurut hemat kami bertiga, dengan belum diserahkan SK Pemberhentiannya, maka ini pelanggaran yang seharusnya pasangan tersebut dibatalkan dalam pencalonan,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan KPU Provinsi dan KPUD Sorsel sambung Yance bahwa ketiadaan SK Pemberhentian sebagai PNS masih bisa ditolelir, dengan memperlihatkan surat keterangan proses pemberhentian sementara berlangsung, ketiga paslon menilai alasan tersebut merupakan suatu pemikiran yang sangat keliru, karena pada tanggal 8 November 2020 merupakan deadline final penyerahan SK Pemberhentian sebagai PNS.  ”Kami katakan karena setelah tanggal 8 November sudah tidak ada aturan-aturan lain yang mengatur untuk mentolelir pasangan yang belum memenuhi persyaratan,” tandasnya.

Hal ini juga menjadi alasan ketiga paslon walk out saat debat pertama tanggal 16 November 2020, termasuk rencana debat kedua tanggal 1 Desember, ketiga paslon tidak ingin terlibat dalam debat sebelum permintaan mereka terpenuhi yakni audiens dengan KPUD Kabupaten Sorong Selatan. 

Calon Bupati nomor urut 4 Pieter Kondjol mengatakan, hal ini merupakan suatu proses pembelajaran bahwa sebagai warga negara yang baik, seharusnya mematuhi ketentuan UU yang berlaku. Pada debat pertama, ketiga paslon harus walk out karena mereka tidak ingin berdebat dengan pasangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pilkada.  ”Kami merasa bahwa pasangan nomor urut 1 bermasalah karena wakilnya sampai hari ini belum menunjukan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS, dan KPU memohon untuk tetap laksanakan, namun kami tetap walk out karena kami menilai pasangannya masih bermasalah dari sisi pencalonan,” jelasnya.

Terkait hal ini, Radar Sorong berusaha untuk menghubungi pihak KPUD Sorong Selatan melalui Ketua KPUD, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, maupun Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Sorsel, namun saat dihuhubungi via ponsel ketiga komisoner KPUD Sorsel ini belum berhasil dihubungi. Demikian juga saat Koran ini mencoba menghubungi Jefri Kewetare selaku Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 1, namun nomor ponsel belum berhasil dihubungi. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed