oleh

Tidak Ditemui Kajari, Enggan Berikan Tuntutan

SORONG – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Ampedak) Kota Sorong di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Kamis (1/4) terkait kasus dugaan korupsi ATK dan barang cetakan tahun 2017 pada BKPAD Kota Sorong, tidak ditemui Kajari Sorong. Penyebabnya, orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih,SH,MH sedang mengikuti kegiatan diluar Kota Sorong.

Aksi yang dihadiri puluhan mahasiswa, pemuda dan pemudi tersebut diakhiri dengan tidak memberikan poin tuntutan kepada perwakilan Kejaksaan Negeri Sorong, lantaran merasa kecewa dengan ketidakhadiran Kajari Sorong. 

Koordinator Aksi, Haryadi Alex Sagey menuturkan tuntutan aksi tidak akan dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Sorong. Mereka menilai kehadiran Kajari untuk mendengarkan aspirasi massa wajib hukumnya. “Ketika Kajari tidak ada di tempat, kami sepakat akan angkat kaki dan kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Kami tidak mau dengar informasi dan isu yang berkembang, kami hanya pastikan sekarang Kajari Sorong tidak ada di depan kita,” katanya saat orasi.

Padahal sambung Alex, dalam aksi-aksi sebelumnya, Kajari hadir, namun kenapa di aksi Ampedak tidak dihadiri oleh Kajari Sorong. Ia menduga terdapat isu-isu yang mengkatakan bahwa aksi Ampedak Kota Sorong ditunggangi sehingga Kajari Sorong cuek terhadap kedatangan massa. “Aksi kami tidak ditunggangi oleh siapapun, ada politisi diluar yang menyatakan kami ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, kami ingin sampaikan bahwa mereka yang sebarkan isu itu adalah mereka yang ingin menyembunyikan kasus ini,” tegasnya.

Jenderal lapangan aksi, Aprianto Rasid menegaskan dari aksi pertama hingga aksi kedua, Ampedak Kota Sorong tidak pernah bertemu  Ketua KNPI Kota Sorong maupun unsur-unsur yang memiliki kepentingan di dalam Kota Sorong ini. Namun, Ampedak Kota Sorong hadir karena kepentingan hati nurani. “Jangan coba-coba mempelintir aksi ini. Saudara-saudara yang melakukan aksi tandingan dan membela orang yang didugfa melakukan korupsi di atas negeri ini, kami sampaikan tegas kami tidak berurusan dengan orang Papua maupun non Papua, tapi kasur korupsi adalah musuh kami bersama,” tegasnya. Ampedak Kota Sorong meminta agar Kejaksaan negeri Sorong bekerja dengan profesionalitas tanpa tendensi apapun. 

Sementara itu, Kasi Pengelolaan Barang Bukti Kejari Sorong, Putu Iskadi Kekeran,SH di hadapan massa Ampedak mengatakan ketidakhadiran Kajari dikarenakan ada tugas dan kegiatan diluar Kota Sorong. “Terkait masalah ATK, tetap diproses secara hukum, kami profesionalitas dan masih bekerja. Biarkan kami bekerja, doakan kami dan silahkan kawal kasus ini,” tuturnya.

Kasubsid Penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Sorong, Stevy Ayorbaba,SH mengungkapkan pada prinsipnya dalam melakukan tindakan hukum hingga tahap penyidikan khususnya perkara pengadaan ATK dan barang cetakan pada BPKAD Kota Sorong tahun anggaran 2017 tetap berjalan. Tidak ada kata mundur sebab proses yang dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku.

“Siapapun dia tidak mampu mengintervensi kami. Dukungan Ampedak dan juga masyarakat dan terpenting dukungan doa agar kami melakukan pekerjaan dengan profesional sebab penyidikan ini agak rumit, makanya kami bekerja dengan hati-hati namun pada titik tertentu akan kami ekspos ke public tentang siapa saja yang bertanggungjawab,” terangnya. Ketidakhadiran Kajari Sorong, sambung Stevy karena memang ada pekerjaan dan kegiatan penting yang tidak bisa diwakilkan.

Sementara itu, benyikap berbagai pemberitaan di media massa yang mengungkapkan kerugian negara pada kasus dugaan korupsi anggaran ATK dan barang cetakan tahun 2017 pada BPKAD Kota Sorong senilai lebih dari Rp 8 milliar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad,SH menegaskan bahwa hal tersebut keliru. Sebab, hingga kini pihaknya belum mengumumkan jumlah kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana pengadaan ATK. “Kami sejauh ini masih melakukan rangkaian penyidikan dan melakukan periksaan saksi-saksi. Mengenai kerugian negara kami masih berkoordinasi dengan ahli,” jelas Khusnul Fuad saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (1/4).

Menurutnya, terkait pemberitaan di beberapa media yang mengungkapkan kerugian negara senila Rp 8 milliar lebih, berdasarkan pada pernyataan Kasubsi Penyidikan Kejari Sorong, Stevy Ayorbaba,SH yang tidak menyebutkan adanya kerugian negara, tetapi Rp 8 milliar merupakan pagu anggaran ATK dan barang cetakan tahun 2017. “Maksud dari Kasubsi Penyidikan bukan terkait kerugian negara akan tetapi merupakan pagu anggaran ATK tahun 2017,” terangnya.

Terkait proses penyidikan sambung Kasi Pidsus, jajaran penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri Sorong masih melakukan rangkaian tindakan penyidikan dan masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Sedangkan terkait kerugian negara, Kasi Pidsus mengatakan pihaknya di Tipikor Kejaksaan Negeri Sorong masih berkoordinasi dengan ahli.  (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed