oleh

Tidak Ada Demo Mogok Tolak Omnibus Law

-Metro-49 views

Berbeda dengan sebagian besar buruh yang melakukan penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law  Cipta Kerja dengan menggelar demo ataupun mogok kerja, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kota dan Kabupaten Sorong, Pieter Sagisolo memastikan tidak ada aksi penolakan tersebut di Kota maupun Kabupaten Sorong. 

Menurutnya, ada 7 point yang dikhawatirkan tidak diakomodir dalam RUU Omnnibus Law yang mengakibatkan aksi mogok dan demo terjadi di beberapa wilayah. Namun, Ia menilai hak-hak yang diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Justru Tetap Terakomodir. 

“Yang dikhawatirkan itu ada 7  point, salah satunya cuti haid dan melahirkan, tapi itu tetap masuk dalam omnibus law,” ucapnya kepada Radar Sorong, Selasa (6/10). 

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) yang juga ikut dipermasalahkan, justru tidak berlaku di wilayah Papua Barat, karena seluruh Kota dan Kabupaten di Papua Barat mengacu pada UMP sejak dulu.

“Kalau kita di Sorong ini kan tidak ada UMK, semua mengacu pada UMP, jadi tidak ada permasalahan, mungkin yang di luar Papua yang justru berat,” terangnya. 

Meski demikian, ia tetap menunggu keputusan dari federasi serikat pekerja di pusat, terkait dengan keputusan akhir terhadap pengesahan omnimbus law tersebut. Karena menurutnya, pengawalan pengesahan RUU Omnibus Law telah dilakukan oleh serikat pekerja di pusat hingga akhirnya disahkan. 

“Tapi bagaimanapun kami tetap menunggu dari pusat, karena yang kawal sidang paripurna hingga disahkan jadi undang-undang, mereka yang di pusat,” ungkapnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed