oleh

Tanah Lapangan Hocky Bermasalah

Tuntut 50 M, Marga Bewela Hentikan Pembangunan Basecamp Stadion Bewela di Lapangan Hocky

SORONG – Baru saja digelar peletakan batu pertama pembangunan Stadiun Bewela di Lapangan Hocky oleh Pemerintah Kota Sorong, ternyata status tanah Lapangan Hoky masih bermasalah.

  Hal ini menyusul  di Lapangan Hocy ada pemasangan tanda pemilik hak ulayat oleh marga ­Bewela. Sebagai ahli waris dari marga Bewela, Willem Bewela menyatakan sebagai pemilik hak ulayat atas tanah di Lapangan Hocky pihaknya memasang tanda pemilik hak ulayat, Senin (31/5).  

Perwakilan keluarga Bawela, Willem Bewela menjelaskan bahwa Marga Bewela merasa dikucilkan dan tidak dihargai oleh pihak Pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM.

  Menurut Willem, seharusnya 1 minggu sebelum peletakan batu pertama pembangunan Stadion Bewela , Pemerintah Kota harus melakukan koordinasi dengan baik terhadap pihak pemilik hak Ulayat (Marga Bewela). “Harusnya kami dipanggil dan membicarakan penyelesaian hak ulayat tanah tersebut. Karena, tanah Lapangan itu sejak 1 Oktober 1951 dialihkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong maupun kota, masih berstatus tanah adat murni. Tanah ini belum pernah diperjual-belikan kepada pihak manapun termasuk Pemerintah kabupaten atau kota,”ujarnya kepada Radar Sorong, kemarin (1/6).

 Selain itu, terkait dicitusnya nama Bewela pada stadion tersebut, tambah Willem pemberian nama tersebut belum dikonfirmasikan kepada mereka selaku pemilik marga Bewela.“Kita harus membicarakan bagaimana pembagiannya jika stadion tersebut jadi. Kedua, tanah-tanah kami yang digunakan oleh pemerintah sudah terlalu banyak yang ditelantarkan dan tidak pernah diganti rugi,”ungkapnya.

 Karenanya tegas   Willem, marga Bewela akan menuntut sebesar Rp 50 milliar, meskipupn tuntutan tersebut belum diketahui oleh Pemerintah Kota Sorong. Tidak hanya Rp 50 milliar, sambung Willem marga Bewela juga menuntut denda di luar dari tuntutan Rp 50 milliar.

“Kami meminta denda kepada Pemerintah Kota Sorong senilai Rp 1 miliar dan Rp 1,5 millir kepada kontraktor. Denda ini, karena salah satu penyalagunaan dan pelecehan hukum adat suku Moi. Makanya, kami bersikeras menahan prinsip bahwa tanah tersebut harga mati,”tegasnya.

Willem juga menyoroti, marga yang melakukan upacara dan prosesi adat saat peletakan batu pertama, dewan adat yang dipimpin oleh JM dan SS yang ditunjuk tersebut, tidak pernah masuk ke rumah marga Bewela, ataupun rumah adat.“Makanya, mereka tidak tahu adat sama sekali, dan ini pelanggaran adat khususnya suku Moi, diluar dari masalah tanah adat,”ungkapnya.

Selaku ahli waris, Willem meminta Pemerintah Kota Sorong agar segera menyelesaikan permasalahan tanah adat, denda dan lainnya sebelum adanya pembangunan stadion tersebut. Sebab, sambung Willem Ia sudah meminta kontraktror menghentikan pembangunan basecamp untuk pembangunan Stadion Bewela.

 “Saya mengimbau, agar tanah tersebut jangan dilakukan aktivitas apapun karena belum ada penyelesaian dengan pemilik hak ulayat,”tandasnya seraya menambahkan selama ini keluarga dan keturunan dari marga Bewela tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Kota Sorong, salah satunya saat penerimaan CPNS dimana  4 anaknya yang mengikuti tes tidak tembus. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed