oleh

Tanah Diserobot, Datangi Mapolres

AIMAS –  Warga Toraja yang memiliki tanah kapling seluas 40 Hektar (Ha) di Jalan Warmon SP 3 melaporkan salah satu warga yang diduga melakukan penyerobotan tanah sekaligus dugaan upaya provokasi warga masyarakat kampung terhadap para pemilik tanah kapling. 

Salah satu perwakilan warga Toraja, Maikel Tandigau menjelaskan, sejak tahun 2010 tanah kapling di SP 3 tersebut telah dibeli oleh warga Toraja disertai dengan surat pelepasan adat. Tahun 2011, dengan adanya program prona, warga Toraja mengurus penerbitan sertifikat. Namun, setelah dilakukan beberapa aktifitas, pada 2019 justru muncul masalah. “Setelah hampir 10 tahun tepatnya di tahun 2019 baru terjadi masalah, kepala kampung mendatangi warga dan mengklaim tanah tersebut milik H. Djamaluddin,” terangnya. 

Aksi kepala kampung tersebut lanjut Maikel, diduga menggunakan senjata tajam berupa tombak dan melakukan pengancaman terhadap warga. Beruntung tidak ada warga yang terpancing, sehingga tidak terjadi keributan yang membuat kondisi tidak menjadi kondusif.  “Kalau memang pak Djamal merasa memiliki pelepasan adat yang lebih tua, harusnya menempuh jalur hukum bukan dengan cara seperti preman,” ketusnya. 

Pelaporan yang rencananya dilakukan ke Polres Sorong selain dugaan penyerobotan lahan seluas 7.5 Ha yang dinilai pidana, juga mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan gangguan kamtibmas di Kabupaten Sorong. Warga Toraja yang mendatangi Mapolres Sorong kemudian diarahkan untuk dibuatkan laporan pengaduan yang langsung ditujukan kepada Kapolres Sorong.  “Sebelumnya mereka mengklaim 5 hektar, sekarang sudah menjaidi 7,5 hektar. Kami juga tidak berani kesana, karena mereka sudah lakukan aktivitas pembersihan lahan,” terangnya. 

Sebelumnya lanjut Maikel, telah dilakukan pertemuan bersama dengan H. Djamaluddin di Aimas yang diarahkan dari Polres Sorong menuju Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sorong. Namun, dari pertemuan tersebut, belum diketahui kepemiliikan tanah dengan sertifikat dan hak ulayat merupakan yang sah dan diakui negara. Terkait laporan warga Toraja ini, pihak terkait dalam hal ini H. Djamaluddin belum berhasil dimintai konfirmasinya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed