oleh

Sorong Kota Terkotor, Omong Kosong !

-Berita Utama-2.623 views

Wali Kota : Kebersihan Jadi Tanggungjawab Bersama

SORONG- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menilai Sorong, Kupang dan Palu sebagai kota terkotor untuk kategori kota sedang, sementara untuk kota kecil, Waisai Raja Ampat termasuk salah satu yang terkotor.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan sejumlah kota terkotor karena mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018. “(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek,” ujar Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di kantor KLHK, Jakarta, Senin lalu.

Keputusan KLHK terkait penilaian sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia, menuai kritikan tajam dari wakil rakyat di DPRD Kota Sorong. Ketua Komisi B DPRD Kota Sorong, Yonas Howay,S.Sos menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak realistis, tidak berdasarkan data dan fakta. “Omong kosong, itu penilaian ka persepsi. Standarisasi atau alat yang digunakan KLHK untuk memberikan penilaian itu apa, penilaian itu tidak realistis itu,” tegas Yonas Howay sembari mengatakan penilaian atau persepsi yang diberikan KLHK itu sangat berlebihan.

Sementara itu, Wali Kota Sorong Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM menyayangkan penilaian yang dilakukan KLHK yang menobatkan Kota Sorong sebagai salah satu kota terkotor untuk kategori kota sedang di Indonesia.  Ia mengaku tidak memahami apa yang menjadi indikator penilaian KLHK, tim penilai pun tidak memberitahukan kapan penilaian dilakukan dan kapan tim mendatangi Kota Sorong serta apa saja yang dinilai. 

“Saya juga sesali jika mereka ada tim turun minimal harus siap lapor dan pamit supaya bisa lihat apa yang menjadi objek yang mereka nilai karena Kota Sorong merupakan kota warisan dari kabupaten induk dan Kota Sorong ini tidak luas. Saya baru tahu kalau penilaian seperti itu, warga Kota Sorong termasuk wartawan juga bisa menilai, kotornya di mana? Kota Sorong ini, wali kota angkat sampah 3 kali dalam satu hari,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan di Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (16/1).  “Tim penilaian datang saja tiba-tiba kita tidak tahu. Mereka yang menilai jadi kita terima saja tapi masyarakat Kota Sorong ini mengakui itu atau tidak. Kita akui memang ada sampah tapi tidak seperti itu,” sambungnya.

Menurut Lambert,  jika Kota Sorong dinilai kotor maka kita semua di Kota Sorong kotor. Tidak bisa wali kota angkat sampah dari lorong ke lorong, warga juga harus berpartisipasi karena yang menghasilkan sampah bukan wali kota saja tetapi yang menghasilkan sampah adalah warga Kota Sorong.  “Jadi warga harus buang sampah tepat waktu pada tempat yang tepat supaya wali kota juga angkat cepat,” tegasnya. 

Lambert mengatakan, di tanah Papua ini, yang membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagus hanya di Kota Sorong. “Kota Sorong kita bangun kok, laut saja jadi darat. Bandara termegah dan pasar modern di tanah Papua ada di Kota Sorong. Tapi sayang kemampuan APBD Kota Sorong sangat minim yang paling terkecil di Papua dan Papua Barat. Tapi dengan dana yang minim tersebut saya buat pakai hal-hal yang berskala nilai besar,” katanya.

Terkait penanganan sampah, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Sorong, Andreas Adii,ST mengatakan pengelolaan sampah di Kota Sorong sudah memadai atau komplit. Setiap hari armada mengangkut sampah, kemudian ada inovasi melalui pengelolaan Bank Sampah.

Andreas juga mempertanyakan kriteria dan indikator yang dinilai KLHK hingga akhirnya menilai Kota Sorong kota terkotor. Penilaian ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara ke Kota Sorong maupun Raja Ampat. “Kita harus melihat terlebih dahulu dampak dari sampah yang merugikan banyak orang, korban jiwa sekian, itu baru bisa dikatakan daerah terkotor. Mereka itu iri karena wisatawan dari luar bisa datang ke Kota Sorong dan Raja Ampat sehingga menimbulkan opini seperti itu. Tidak mungkin kalau Kota Sorong dan Raja Ampat kotor kemudian wisatawan rela datang dengan biaya yang begitu besar,” tegasnya. (ris/zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed