oleh

SIPD Dinilai Rumit, Simda Lebih Cepat

-Metro-44 views

**Tak Sejalan Arahan Presiden yang harus Cepat dan Tepat

AIMAS – Sebanyak 184 ASN diikutsertakan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Ballroom Aimas Convention Centre, Selasa (6/4). Peserta terdiri dari dinas  dan badan sebanyak 126 peserta, distrik sebanyak 32 peserta, kelurahan sebanyak 26 peserta.

Kegiatan tersebut dimaksudkan guna melatih para bendahara pengeluaran PPK, PPPK dan Kasubid penyusunan program dalam rangka meningkatkan kapasitas terkait dengan mekanisme penyusunan program perencanaan penganggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD. Output yang diharapkan dari kegiatan bimtek adalah agar dapat memiliki pemahaman dan kesamaan pandangan tentang sistem serta tata cara pengoperasian aplikasi SIPD berbasis web.

Juniarto Nugroho selaku pemateri yang diutus dari Depmendagri menuturkan bahwa  implementasi SIPD merupakan amanat dari regulasi yang diatur dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD, dimana setiap birokrasi pemerintahan wajib melaksanakannya.

“Kita sebagai  birokrasi memiliki salah satu kewajiban untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. SIPD merupakan aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh birokrasi pemerintahan daerah yang sifatnya nasional, jadi ini berlaku di semua daerah se-Indonesia,” ujarnya.

Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru, SH, M.Si mengatakan bahwa sejak puluhan tahun lamanya Pemda Kabupaten Sorong menggunakan Simda dan terbukti tidak pernah ada permasalahan pembangunan. Bahkan menurutnya, dengan Simda yang digunakan sebelumnya, pelaporan bisa dilaksanakan begitu cepat. Pelaksanaan APBD dan pelayanan kepada masyarakat juga tersebar di seluruh OPD sesuai dengan tupoksinya, semua berjalan dengan tanpa kendala berarti.

Menurutnya, penggunaan SIPD ini justru malah semakin rumit dan dirasa justru bertolak belakang dengan arahan Presiden yang menginginkan sistem pelaporan harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

“Selama ini kami tidak pernah bermasalah dengan Simda, saya justru tersentak kaget dengan Permendagri yang baru ini, dengan penerapan SIPD yang justru semakin rumit. Staf kami juga mengalami berbagai kendala, hal ini justru kontra produktif dengan arahan presiden yang menginginkan seluruh laporan harus cepat dan tepat. Harusnya laporan disederhanakan agar jangan sampai banyak waktu terbuang hanya untuk menyusun laporan dan berpengaruh terhadap terpangkasnya waktu yang seharusnya digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Bupati.

Kerumitan SIPD tersebut, lanjut Bupati, juga berdampak kepada Uang Penyediaan (UP) di setiap OPD belum bisa dicairkan. Kerumitah SIPD ini juga menjadi alasan tak kunjung cairnya DPA, padahal penyerahannya sudah dilakukan kepada masing-masing OPD beberapa waktu lalu. Dikatakan Bupati, pencairan sejumlah anggaran bergantung pada keberhasilan Bimtek tersebut. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed