oleh

Sinyalir Ada Unsur Suap Izin Perkebunan Sawit

MANOKWARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/2) mengumpulkan para pimpinan perusahaan perkebunan kepala sawit yang beroperasi di Provinsi Papua Barat untuk memberi arahan. Pertemuan  yang berlangsung di lantai 1 kantor gubernur, dihadiri Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, para bupati/wakil bupati, serta pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait.

Direktur Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah V, Budi Waluya mengatakan, ada sekitar 576.090,84 hektar lahan diberikan untuk perkebunan kelapa sawit. KPK tak menghendaki pemberian izin perkebunan kelapa sawit berdampak buruk pada kerusakan hutan dan lahan. Budi Waluya menuturkan, sebagian perizinan perkebunan kelapa sawit masih bermasalah. Rapat koordinasi menyepakati beberapa hal, di antaranya pencabutan izin, proses hukum bila ditemukan ada unsur pidana dalam pemberian izin. 

Demikian juga ditegaskan Budi Waluya, bila dalam proses perizinan ada unsur suap, maka akan menjadi tindak pidana korupsi. Kalau ada kerusakan hutan pada pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dapat diproses sesuai undang-undang lingkungan. “Sudah jelas ya, kalau ada unsur suap dalam pemberian izin, maka itu sebagai tindak pidana korupsi,” tegas Budi Waluya pada konferensi pers bersama Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, kemarin.

Direktur Korsupgah KPK Wilayah V ini mengatakan, diduga ada praktek kongkalingkong dalam pemberian izin perkebunan kelapa sawit, terindikasi unsur suap. Ada perusahaan yang telah diberi izin membuka lahan perkebunan sawit tetapi hanya untuk menebang dan mengambil pohonnya. Praktek seperti ini perlu ada tindakan hukum. “Sudah dapat izin dapat mengambil pohonnya tetapi sawitnya tidak ditanam, ini juga terjadi di provinsi lain. Ini dipertanyakan, ajukan izin buka perkebunan sawit atau hanya untuk ambil kayu, ini modus yang seharusnya dipidana. Yang seperti ini perlu ada penegakkan hukum,” tegasnya lagi.

Kepolisian dan aparat Kejaksaan lanjut Budi Waluya, dapat menindaklanjuti praktek penyalahgunaan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ini, sedangkan KPK akan mensupervisi langkah hukum. “Sepanjang masih administrasi kita serahkan ke Kepolisian atau Kejaksaaan. Kalau sudah ada unsur tindak korupsinya, maka KPK bisa masuk ke sana,” ujarnya.

KPK dan pemerintah sangat mendukung investasi di suatu daerah. Namun demikian, perusahaan yang berinvestasi harus memperhatikan aturan, tidak merusak. “Banyak juga keluhan dari dunia usaha terkait dengan berbelit-belitnya perizinan, banyak pungli. Kami berharap pemerintah hanya mengambil pajak dari keuntungan perusahaan, tidak lebih dari itu. Proses perizinan harus cepat,” tandasnya 

Selama dua tahun terakhir, Provinsi Papua Barat dengan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Evaluasi ini merupakan salah satu program Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) KPK, yang merupakan upaya terhadap perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua Barat. Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat dilakukan kepada 24 perusahaan pemegang izin.

Sebanyak 24 perusahaan tersebut memiliki total luas wilayah konsesi 576.090,84 hektare. Dari total luas wilayah tersebut, terdapat 383.431,05 hektare wilayah yang bervegetasi hutan yang masih bisa diselamatkan dalam konteks penyelamatan SDA. Perusahaan tersebut berlokasi di 8 kabupaten yaitu Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat dan Fakfak. 

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengatakan, dengan sumber daya alam yang ada rakyat harus sejahtera. “Pemerintah yang didukung pemilik hak ulayat mendatangkan investor untuk berinvestasi di daerah ini,” kata Dominggus.

Gubernur mengatakan, evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit ini telah dimulai sejak bulan Juli 2018 dengan berlandaskan tiga instrumen kebijakan. Tiga instrumen kebijakan tersebut adalah Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit), dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA).

Dari hasil evaluasi, mayoritas perusahaan belum beroperasi. Artinya, perizinan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut masih belum lengkap dan belum melakukan penanaman. Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat wilayah-wilayah konsesi yang secara legal berpotensi untuk dicabut perizinannya.

Pencabutan izin ini bisa dilakukan karena sejumlah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran kewajiban berdasarkan perizinan yang diperoleh, khususnya Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, sejumlah perusahaan tersebut juga belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman sama sekali.  Sehingga terbuka kesempatan untuk dapat menyelamatkan tutupan hutan di Tanah Papua. Jangan sampai dibalik pelanggaran kewajiban tersebut ada unsur tindak pidana korupsi, dan   pemberi izin melakukan pembiaran dan tidak menegakkan sanksi sebagaimana seharusnya 

Ia berterima kasih kepada KPK dan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Dominggus berharap dapat melihat hasil konkrit dari terlaksananya evaluasi perizinan ini. “Potensi lahan yang dapat diselamatkan dari hasil evaluasi perizinan ini akan kami dorong untuk dikelola oleh masyarakat adat dengan prinsip – prinsip keberlanjutan,” kata dia. 

Pelaksanaan evaluasi perizinan Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Gubernur dengan pelaksana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dinas TPHBun) Provinsi Papua Barat dengan koordinasi dan kolaborasi bersama KPK, Kementerian Pertanian RI, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat, pemerintah kabupaten serta Yayasan EcoNusa. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed