oleh

Sikapi Persoalan Hak Ulayat, DPRD Bentuk Pansus

KAIMANA – Menyikapi adanya persoalan hak ulayat antara PT. Katlim Hutama, yang saat ini beroperasi di wilayah Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana beberapa waktu lalu, dengan masyarakat adat setempat selaku pemilik hak ulayat. DPRD Kaimana akan membetuk Panitia Khusus (Pansus), serta akan mengecek secar langsung ke lokasi, dimana perusahaan ­beroperasi.
“Kita sudah sampaikan ke pimpinan DPRD, dan akan kita bentuk panitia khusus untuk menangani permasalahan tersebut,” jelas Ketua Komisi B DPRD Kaimana, Heri Meturan, kepada wartawan, di Kantor DPRD Kaimana Selasa (14/7).
Dikatakan Heri, memang benar bahwa dalam Undang-Udang Otsus tersebut telah diamanatkan, adanya pemanfaatan oleh masyarakat adat untuk kebutuhan ­ekonomi.
“Hanya saja, mesti dilakukan dengan baik. Artinya, kalau di bawa ke Kaimana kan tidak mungkin, jadi mereka mengangkutnya ke Nabire, karena ada akses jalan di sana,” kata Heri.
Selain itu menurutnya, ­mesti dibicarakan dengan baik apa kontribusinya untuk daerah.Untuk itu menurut Heri, harus ada retribusi yang mestinya diatur bersama, sehingga ada asas pemanfaatannya untuk Kabupaten Kaimana.
“Artinya, selain adanya konpensasi untuk masyarakat adat, tetapi juga untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah. Karena kayu dari Yamor ini, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Kaimana, tetapi untuk kepentingan pembangunan di daerah lain,” ujarnya.
Disinggung soal kapan Pansus tersebut akan mulai bekerja, kata dia, hal itu akan dibicarakan terlebih dahulu antara pimpinan DPRD dan pemerintah daerah, karena ini erat kaitannya dengan kepentingan daerah. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed