oleh

Sidang Gugatan Pencemaran Sumur, Hakim Panggil Menteri BUMN

MANOKWARI-Sidang Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Mnk tentang gugatan masyarakat Kelurahan Sanggeng, Manokwari terhadap Tergugat 1 Menteri BUMN, Tergugat II Direktur Utama PT. Pertamina dan Tergugat III Pertamina Fuel Manokwari atas pencematan 20 sumur warga kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Manokwari. Agenda persidangan, Senin (20/7/2020) memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum dari warga masyarakat RT.1 dan RT.3 RW.6 Kelurahan Sanggeng.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, SH beragendakan pemanggilan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Tergugat I. Serta memeriksa perbaikan surat kuasa dari Tergugat II Direktur Utama Pertamina di Jakarta, Tergugat II Pertamina Regio Papua Maluku di Jayapura dan Tergugat III Pertamina Fuel Manokwari.
Tergugat I tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk kuasanya. Sedangkan Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat III diwakilkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Hadir antara lain Jaksa Pengacara Negara Apris Ligua, SH dan Dr. Evi Numberi yang memperoleh kuasa pengganti (subtitusi) dari Kajati Papua Barat. Para Penggugat diwakili 21 orang Advokat/Pengacara yang bergabung di bawah nama Advokat Manokwari Bersatu.

Karena Tergugat I tidak hadir, maka majelis hakim memutuskan untuk kembali melakukan panggilan kepada Tergugat I. Panggilan untuk Tergugat I dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Manokwari dengan sistem panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Jakarta Pusat. Untuk kembali memanggil Tergugat I, maka sidang ditindak oleh Majelis Hakim ke hari Senin, 3 Agustus mendatang mendatang.

Diketahui, warga Keluahan Sanggeng mengajukan gugatan atas pencemaran sekitar 20 sumur oleh limbah berbahaya diduga berasal dari tangki penampungan BBM Pertamina Manokwari.

Metuzalak Awom, SH, Tim Kuasa Hukum warga mengatakan, pencemaran sumur oleh limbah berbahaya bukan kali ini saja terjadi, tetapi sejak tahun 1995. Saat itu hanya satu sumur yang tercemat dan PT. Pertamina menyangkalnya.

Pencemaran sumur di Sanggeng kembali terjadi tahun 2005, kali ini terjadi pada 2 sumur. Hingga pencemaran air sumur warga makin meluas terjadi tahun 2020. Sebanyak 20 sumur warga tercemar limbah berbahaya diduga berasal dari tangki BBM.

Awom menegaskan, secara hukum pihak Pertamina harus bertanggung jawab atas tercemarnya air sumur. ‘’Air sumur ini dimanfaatkan oleh warga Sanggeng termasuk untuk beberapa generasi ke depan,’’ ujarnya.

Awom menambahkan, akibat pencemaran air sumur, kerugian materiil warga berkisar Rp2,3 miliar, sedangkan kerugian inmateriil, terkait kesehatan, ketidakbebasan masyarakat menggunakan air sebesar Rp5 triliun. ‘’Sehingga total kerugian yang dituntut kepada pihak Pertamina sebesar Rp5,2 triliun lebih,’’ ucapnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed