oleh

Sesalkan Ketidakhadiran Pihak Kejati PB

SORONG – Tim Penasehat Hukum Muchamad Nur Umlati menyayangkan ketidakhadiran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat pada sidang perdana praperadilan dengan tersangka Muchamad Nur Umlati pada Rabu (24/2) di ruang Cakra PN Sorong, dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan.

Nur Umlati diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan penggunaan tangki septik individual di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat dengan nilai anggaran Rp 7. 062.287.000.00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 dan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat nomor PRINT-29/R:/Fd.I/02/2021 dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat berdasarkan surat penahanan tersangka nomor PRINT-30/R:/Fd.I/02/2021 pada 15 Febuari 2021, hingga berujung gugatan praperadilan di PN Sorong

“Kami juga tidak tahu alasan apa pihak Kejati tidak menghadiri agenda persidangan pembacaan gugatan ini, padahal sidang praperadilan ini waktunya cepat,” kata Ketua Tim Penasehat Hukum Muchamad Nur Umlati, Benediktus Jombang,SH,MH kepada wartawan, kemarin.

Benediktus mengatakan, Majelis Hakim Praperadilan, Vabianes Stuart Wattimena tetap melanjutkan persidangan dengan ageda pemeriksaan alat bukti yang direncanakan alat bukti tersebut akan diserahkan pada Kamis (25/2).

Menurut Benediktus, pihak Kejati Papua Barat kelihatan terlalu tergesa-gesa menetapkan M Nur Umlati sebagai tersangka, padahal kliennya tersebut dipanggil sebagai saksi pada tanggal 15 Februari 2021 dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya langsung ditahan tanpa didampingi kuasa hukum. “Ini kan perkara luar biasa sehingga tersangka harus didampingi pengacara, bukan yang ditunjuk oleh Kejati Papua Barat. Kami sangat menyesal tindakan pihak Kejati Papua Barat terhadap Nur Umlati, karena kami melihat bahwa apa yang mereka tetapkan itu penetapan tersangka atau penyidikan terhadap klien kami tidak sah dan menyalahi prosedur hukum,” tegasnya.

Berkaitan dengan hasil audit, Benediktus mengatakan merupakan kewenangan BPK bukan BPKP, hal itu berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Namun pada kliennya, Kejati Papua Barat dinilainya terlalu cepat atau dini menetapkan kliennya sebagai tersangka. “Makanya, alasan kami mengajukan permohonan praperadilan adalah tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas nama Muhammad Nur Umlati,” tegasnya.

Oleh sebab itu, tim kuasa hukum pemohon praperadilan meminta kepada Kejati Papua Barat agar melepaskan kliennya dari tahanan. Selaku kuasa hukum pemohon praperadilan, pihaknya lanjut Benediktus, telah mengajukan surat penangguhan penahanan yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Kejati Papua Barat untuk mendapatkan status tahanan rumah atau kota. 

Kuasa hukum lainnya, Benryi Napitupulu,SH menduga bahwa perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, padahal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 menyatakan bahwa apabila praperadilan diajukan namun perkara tersebut sudah di ajukan ke Pengadilan Tipikor maka otomatis gugur perkaranya. Kendati demikian, praperadilan tetap berjalan sampai sidang tipikor dibuka untuk umum, disitulah gugur praperadilan. “Tadi hakim mengatakan bahwa pihak Kejati tidak bersedia hadir, kalau tidak bersedia hadir berarti tidak menggunakan haknya sebagai termohon untuk melakukan hak jawab. Karena (termohon praperadilan) tidak menggunakan haknya, maka kami menggunakan hak kami untuk mengajukan bukti berupa surat,” tukasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed