oleh

September 2019, Semua Pemda Tandatangani NPHD

-Manokwari-546 views

MANOKWARI-KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Barat dan 9 KPU kabupaten telah menggelar rapat koordinasi penyusunan alokasi dana hibah kebutuhan Pilkada serentak 2020. Ada 9 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun depan, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana, Sorong Selatan dan Raja Ampat.

Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana, SPt, MM mengatakan, KPU provinsi melakukan supervisi dan pendampingi kepada KPU kabupaten soal teknik penyusunan hibah anggaran penyelenggaraan Pilkada. KPU RI menargetkan pada bulan September 2019 semua provinsi dan kabupaten/kota  yang menyelenggara Pilkada serentak 2020 sudah menandantangani NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah).

“Target nasional bahwa bulan September 2019 sudah penandatanganan  penjajian hibah untuk persiapan Pemilu 2020,” katanya kepada Radar Sorong, Rabu (14/8/2019).

Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran hibah penyelenggaraan Pilkada. “Sedangkan KPU berkewajiban mengusulkan ke pemerintah soal kebutuhan belanja pemilu atau pilkada. Semuanya itu akan dibahas bersama-sama,” ujarnya.

Atkana mengatakan, dirinya mendapat laporan beberapa KPU kabupaten sudah melakukan penyusunan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, seperti Mansel, Pegaf, Sorsel, Raja Ampat, Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana.

Ketua KPU PB berharap para kepala daerah dapat mempermudah pembahasan anggaran hibah PIlkada. Bupati yang maju kembali pada Pilkada ataupun tak bisa mencalonkan diri lagi memperlancar pembahasan dan pencairan.

Pengalaman yang sering dijumpai, kepala daerah yang tak bisa mencalonkan diri pembahasan anggaran didapati hambatan. Sebaliknya incumbent atau  kepala daerah yang maju kembali, cenderung memperlancar pencairan anggaran.

“Pengalaman yang biasa kita jumpai, incumbent itu cenderung anggaran hibahnya lancar, tetapi kalau tidak ada incumbent cenderung anggarannya lambat. Saya minta hal itu tidak boleh terulang lagi karena dapat mengganggu pemilu,” jelasnya.

Siapapun lanjut Atkana, dituntut punya hati mulia untuk mendukung pelaksanaan  Pilkada. Kepala daerah yang tak bisa maju lagi karena sudah menjabat dua periode dapat mendukung proses penyusunan anggaran Pilkada.

“Bupati  yang tidak bisa maju lagi karena sudah dua periode di Fakfak dan Kaimana. Sekiranya jangan ada pemikiran, tak maju lagi lalu tak memperlancar pencairan anggaran. Marilah kita memperlancara pemilu dengan mengalokasikan angggaran,” pungkasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed