oleh

Sepakat Tidak Terima Demo di DPRD

Merasa sangat dirugikan aksi demo oknum mahasiswa hingga berujung anarkis dan menghancurkan kaca-kaca gedung DPRD Kota Sorong, pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong menyatakan sikap tidak akan menerima aksi demo di lingkungan kantor DPRD Kota Sorong, terkecuali perwakilan perorangan maupun Ketua RW yang datang menyerahkan aspirasi masyarakat umum Kota Sorong. 

Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya,SPd,MPd menyatakan, pihaknya tidak akan menerima aksi demo yang berujung anarkisme, pihaknya akan menerima aksi demo bila menyangkut kepentingan masyarakat Kota Sorong. “Warga masyarakat datang dengan membawa aspirasi seluruh warga masyarakat Kota Sorong dari Km 0 hingga Km 18, baru kami terima,” tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Elisabeth Nauw,SE menambahkan, secara kelembagaan melalui rapat pimpinan dan anggota, DPRD Kota Sorong bersepakat tidak akan menerima demo-demo yang sifatnya keputusan di DPR-RI lalu kemudian membawa aspirasi dengan cara-cara yang tidak terhormat di DPRD Kota Sorong. “Kami tidak menerima kecuali demo-demo yang sifatnya menyangkut masalah-masalah luar daerah,” ujarnya.

Terkait pengrusakan kantor DPRD Kota Sorong imbas demo penolakan UU Cipta Kerja 9 Oktober lalu, Ketua DPRD Kota Sorong meminta Kapolres Sorong Kota dan jajarannya mengusut oknum yang melakukan pengrusakan, meskipun hingga saat ini DPRD tidak melaporkan secara resmi ke polisi dengan mempertimbangkan bahwa saat kejadian, Kapolres berserta jajarannya juga berada di lokasi. Apalagi verkaca pada kejadian tahun 2019 terjadi aksi pembakaran kantor DPRD imbas dari kasus rasisme, pihak DPRD tidak pernah membuat laporan namun pihak kepolisian yang mengusut dan mengamankan orang-orang yang melakukan aksi pembakaran hingga dipenjarakan sekitar 11 bulan. “Kami sepakat tidak akan buat laporan, disitu sudah ada aparat pasti sudah memiliki video, gambar dan data semuanya,” tegas Petronela Kambuaya.

Terpisah, Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH mengatakan pihaknya sudah menyampaikan agar dibuat laporan polisi terkait pengerusakan kantor DPRD Kota Sorong sebagai dasar dalam bekerja. Dan memang betul, pihak kepolisan berada di TKP melihat dan mendengar kejadian tersebut. Namun, dalam hal ini yang pertama dirugikan adalah kantor DPRD. Akan tetapi, jika DPRD tidak membuat LP maka akan dikoordinasikan. “Nanti akan kami koordinasikan, kalau memang nanti kita harus membuat LP bentuk yang lain untuk mengerjakan ini,” ujar Kapolres. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed