oleh

Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Dana ATK APBD 2017

SORONG – Fenomena silaturahmi pejabat ke Kejaksaan Negeri Sorong dua pekan terakhir ini, hingga munculnya statement dari mantan DPRD Kota Sorong dimana pemanggilan para pejabat tersebut lantaran dugaan penyalagunaan dana Alat Tulis Kantor (ATK) pada APBD tahun 2017 lalu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Muttaqin Harahap,SH,M,H menjelaskan bahwa tahapannya masih dalam penyelidikan.

Kajari mengatakan pihaknya saat ini masih mengumpulkan barang bukti agar dapat diketahui dugaan tersebut layak atau tidak untuk dilindaklanjuti ke tahap penyidikan. “Satu persatu masih kami pelajari dulu, hingga saat ini kami masih dalam proses mengundang dan memanggil dan untuk pemanggilan pejabat ini kami sesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan. Bilamana satu objek sudah cukup maka akan kami simpulkan nanti, mungkin tidak lama lagi sudah bisa kami simpulkan,” jelas Muttaqin Harahap kepada wartawan, Rabu (20/1).

Menurutnya, status para pejabat tersebut masih sebatas memberikan keterangan atau silaturahmi intensif. Ia berharap agar pejabat koperatif ketika diundang dan ketika dimintai beberapa dokumen. Pihaknya bahkan telah menyurati untuk meminta dokumen hingga tiga kali, namun mungkin sedang dipersiapkan. 

“Kelengkapan dokumen seyogyanya bisa disampaikan namun memang beberapa dokumen dan masih berhubungan dengan penyelidikan ini, kami berharap dokumen tersebut segera disampaikan, tapi kalau tidak pun tidak masalah, kami akan mencari jalan lainnya. Sebenarnya, kami membutuhkan dokumen keterangan semua pihak agar tidak salah dalam menyimpulkan, karena bila informasinya tidak lengkap maka ditakutkan tim kita akan salah menarik kesimpulan,” ungkapnya.

Padahal tambah Muttaqin, yang dimintai oleh Kejaksaan Negeri Sorong adalah dokumen negara, dimana dokumen tersebut pun bisa diketahui masyarakat apalagi penyidik lantaran menyangkut uang negara dan bukan lagi rahasia umum ataupun uang pribadi. “Sebenarnya pihak Kejaksaan bisa saja menjawab dalam beberapa waktu lalu, hanya saja situasinya belum pas lantaran masih tahap penyelidikan dan terlalu dini untuk di ekspos kemana-mana sebab kami hanya menghindari dugaan masyarakat terkait pejabat yang datang bahwa mereka salah,” jelasnya.

Terkait mengapa baru dilakukan penyelidikan padahal sudah tiga tahun lalu, Muttaqin mengatakan pertama tindak pidana dugaan korupsi bukan delik aduan, kedua ini bukan tindak pidana yang ada masa kadaluarsa sehingga kapanpun bisa dibuka kecuali pidana tertentu. Ditambahkannya, dugaan kasus penyalagunaan anggaran ini berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, namun perlu diketahui bahwa LHP-BPK RI atau LHP dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hanya sebagai salah satu sumber informasi bagi penyelidik dan penyidik  dan LPH (general audit) bukan sebuah kepastian ada tidaknya indikasi atau potensi kerugian keuangan negara, karena sifatnya masih umum dan perlu pendalaman. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed