oleh

Selidiki Dugaan Money Politik

JAYAPURA – Bawaslu Papua menyebut dugaan politik uang (money politik) pada pilkada Mamberamo Raya diduga melibatkan oknum calon bupati dengan bukti uang senilai Rp1 miliar. “Saat ini proses penyelidikannya sudah berjalan. Dalam waktu 5 hari, akan dibuat kajian hukum secara komprehensif barulah kita keluarkan rekomendasi,” kata anggota Bawaslu Papua, Amandus Situmorang kepada wartawan, Senin  (7/12).

Dikatakan, proses penyelidikan laporan dugaan politik uang ini melibatkan Gakkumdu. Rekomendasi Bawaslu nantinya akan dilihat apakah laporan dugaan money politik ini memenuhi unsur pidana atau tidak. “Kalau hasil rekomendasi unsur pidananya sudah terpenuhi, maka laporan ini akan diserahkan kepada Sentra Gakkumdu di Kabupaten Mamberamo Raya,” jelasnya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Menurutnya, selain oknum calon bupati, oknum penyelenggara juga dilaporkan dalam kasus tersebut. Sebelumnya,  salah satu calon bupati Kabupaten Mamberamo Raya berinisial KW, dilaporkan atas dugaan politik uang senilai Rp 1 miliar.

Sementara itu, tim pemenangan pasangan calon Kristian Wanimbo-Yonas Tasti (Wantas) membantah telah melakukan politik uang sebagaimana dugaan yang disebut-sebut oleh pihak Bawaslu. Juru Bicara Tim Wantas, Dino Renyaan mengatakan, dana tersebut merupakan biaya operasional dan uang saku saksi-saksi, itu pun diserahkan secara resmi di Sekertariat Tim Wantas. “Apa yang dituduhkan kepada Wantas itu sama sekali tidak benar. Kita serahkan uangnya secara resmi, bukan di jalan-jalan atau secara sembunyi-sembunyi,” kata Dino, Senin (7/12).

Ia mengklarifikasi bahwasanya penyerahan dana operasional dan biaya saksi tersebut dilakukan pada saat jadwal kampanye Wantas di Dapil 1 tanggal 28 November hingga 5 Desember.   Dana tersebut diberikan kepada relawan dan saksi-saksi  Wantas yang bertugas di 8 distrik, khususnya distrik yang jangkauannya jauh seperti Distrik Sawai, Benuki, Mamberamo Hulu hingga Rufaer. “Jadi tidak ada salahnya kami memberikan mereka uang saku dan operasional untuk tim yang akan bertugas mengawal Wantas. Kan tidak mungkin mereka itu jalan tanpa ada uang makan, transportasi. Mereka ini kerja untuk kami, apakah salah kalau kami berikan mereka uang saku,” tukas Dino.

Sementara itu, memasuki masa-masa tenang usai jadwal kampanye berakhir, Bawaslu Raja Ampat menyerahkan 597 lembar APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) paslon tunggal AFU-ORI, serta baliho dari relawan Kolom Kosong (KOKO) kepada KPU Raja Ampat, Senin (7/12). Ratusan APK ini hasil penertiban Bawaslu dibantu Polres Raja Ampat dan Satpol-PP di wilayah Distrik Waisai Kota. ”Ratusan APK yang ditertibkan dan diturunkan semua sudah diserahkan kepada KPU Raja Ampat diantaranya 536 lembar poster, 6 lembar baliho, 11 lembar spanduk, 32 lembar stiker, beserta 12 lembar umbul-umbul. APK-APK ini semua diambil di wilayah Distrik Kota Waisai,” kata Ketua Bawaslu Raja Ampat, Markus Rumsowek,S.Sos kepada Radar Sorong di Mapolres Raja Ampat, kemarin.

Dikatakannya, dalam penertiban APK ini, Bawaslu membagi tujuh tim gabungan dari pihak kepolisian serta Satpol-PP dan anggota Panwaslu sendiri. ”Ketika, masih ada yang tertinggal kami akan tertibkan termasuk di medsos yang didaftarkan oleh tim di KPU. Tentunya, kita akan surati KPU secara resmi, sehingga disampaikan ke Kominfo untuk segera menutup akun-akun tersebut,” tandasnya. (al/hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed