oleh

Satpol PP akan Tertibkan Cafe Tanpa Ijin

-Sorong Raya-525 views

KAIMANA – Setelah dilantik nantinya dua Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam kebakaran Kaimana. Dalam kegiatan Rakorda Satpol PP dan Pemadam Kebakaran se-Provinsi Papua Barat, yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober di Kabupaten Kaimana. 

Keduanya resmi mempunyai kekuatan hukum untuk menegakan Perda. Oleh karena itu, Satpol PP akan melakukan pengkajian ulang terhadap ijin operasional usaha. Dari para pengusaha yang ada di kabupaten kaimana, terlebih khusus cafe dan Tempat Hiburan Malam (THM). 

Tempat usaha cafe  maupun THM, yang tidak memiliki ijin akan diambil langkah tegas berupa pencabutan dan penutupan tempat usahanya. Pemeriksaan kembali ijin operasional tempat usaha ini, sebagai langkah akhir yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Namun sebelum penertiban yang akan dilakukan pada akhir Oktober ini, terlebih dahulu Satpol PP akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas PTSP.

“Akhir bulan Oktober ini kami akan melakukan pemeriksaan ijin pengoperasional cafe. Hal ini setelah dua penyidik PPNS kami, dilantik nantinya pada kegiatan rapat koordinasi Satpol PP dan Damkar se Provinsi Papua Barat.  Akan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan ini, artinya kalau meraka sudah dilantik berarti sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum,”Jelas kepala Satuan Polisi Pamong Praja,  Linmas dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana, Drs. Ray Ratu D Come, kepada wartawan, Selasa (8/10). 

Dikatakan, setelah dilantik nantinya kedua ASN tersebut akan melaporkan diri mereka ke Mapolres Kaimana. Terkait dengan, rencana penertiban ijin usaha cafe dan THM tersebut, menurut Ray pihaknya sudah memberikan batasan serta toleransi waktu yang cukup kepada para pemilik untuk mengurusnya.  

“Setelah dilantik mereka akan melapor diri ke Polres Kaimana, dan selanjutnya kita akan melakukan action. Kalau dilihat dari batasan waktu yang kami berikan kepada mereka, untuk dapat melakukan kepengerusan surat-surat sudah cukup lama. Saat ini tidak ada lagi toleransi, kalau ijin operasionalnya lengkap dan telah terdaftar ke Dinas PTSP pasti akan lolos.  Akan tetapi yang tidak bisa menunjukan surat – surat, kita akan tutup langsung tempat usahanya. Saat ini berdasarkan data, cafe yang sementara punya surat yang kami ketahui itu ada 9 sampai 10 cafe,”katanya. 

Dirinya juga berharap dengan apa yang akan dilakukan oleh pihaknya. Kedepan masyarakat dalam menjalankan tempat usaha, tetap mengacu kepada peraturan daerah yang telah di keluarkan. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed