oleh

Sanusi Dipastikan Melenggang ke Senayan

-Berita Utama-1.059 views

Gugatan Abdullah Manaray Ditolak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

SORONG-Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) calon DPD-RI Dapil Papua Barat, Abdullah Manaray terhadap termohon KPU Papua Barat dan pihak terkait, M. Sanusi Rahaningmas, digelar di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (8/8) sore, dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Anwar Usman,SH,MH dengan agenda pembacaan putusan.

Dalam putusan MK yang dibacakan hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan, menolak dengan tegas permohonan pemohon yang menegaskan bahwa termohon melakukan pengurangan suaranya di sembilan distrik di Kabupaten Maybrat kepada pihak terkait, sangat tidak beralasan hukum. “Pemohon tidak mampu membuktikan secara lengkap dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi, dan bahwa dalil pemohon tidak meyakinkan bahwa terjadi ketidaksesuai antara model DA1 DPD dengan DB1 DPD,” kata Enny Nurbaningsih. Karena itu, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut dikesampingkan.

Dalam putusannya, MK menyatakan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. “Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Dengan putusan ini, Sanusi Rahaningmas dipastikan melenggang ke DPD-RI mewakili Provinsi Papua Barat, bersama dengan tiga putra asli Papua yang lebih dulu dipastikan masuk DPD-RI yakni Mamberob Yosephus Rumakiek, Filep Wamafma dan Yance Samonsabra.

Terkait putusan MK ini, Sanusi Rahaningmas yang dihubungi melalui telepon seluler membenarkan putusan MK menolak gugatan pemohon. “Bahwa putusan hari ini, dalil dari pemohon itu ditolak, memang karena anugerah dan kuasa Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung saya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan sampai di MK ini ada yang rutin mendoakan, saya tidak pernah pandang dari agama manapun, tapi sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga,” kata Sanusi Rahaningmas.

Menurut Sanusi, putusan MK  sudah membuktikan, membenarkan KPU Papua Barat yang menetapkan perolehan suara DPD dalam sidang pleno beberapa waktu lalu. “Putusan MK sudah membuktikan, membenarkan, kemudian semua orang tahu, Insya Allah bila tidak ada halangan, amanah kursi keempat DPD-RI dari Provinsi Papua Barat ada di pundak saya. Saya mewakili masyarakat nusantara, mendampingi tiga putra terbaik Papua di DPD. Insya Allah kami semua punya niat yang sama, kedepan berjuang untuk kepentingan kemaslahan masyarakat provinsi Papua Barat yang kita cintai ini,” tandasnya.

Dikatakannya, selama kasus PHPU ini dibawa ke MK, sebagai manusia biasa dirinya juga berjuang dan berikhtiar.  “Meskipun secara naluri saya tahu bahwa rejeki yang diberikan Tuhan, Allah SWT kepada seseorang, tidak mungkin berpindah tangan kalau itu Allah sudah takdirkan,” ucapnya. Sanusi menilai sidang penetapan di KPU Provinsi itu sudah sangat layak keputusan itu, tetapi karena secara demokrasi hak setiap orang dijamin undang-undang, ya melanjutkan ke MK.  “Tetapi bagi saya, semua upaya, semua ikhtiar saya lakukan. Meskipun pihak tergugat adalah KPU, saya hanya pihak terkait, tetapi saya juga menyiapkan segala sesuatu terkait dengan proses gugatan di MK untuk bisa memberikan penguatan kepada KPU, baik KPU Maybrat maupun KPU Provinsi Papua Barat, sehingga saya juga memakai lawyer yang notabene keluarga saya sendiri, adik saya. Saya juga menyediakan saksi-saksi. Tetapi intinya yang tadi saya sampaikan, kalau Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rejeki kepada seseorang, tidak mungkin rejeki itu berpindah tanpa ijin Allah,” jelasnya.

Ditambahkannya, pada penetapan jadwal untuk sidang putusan, begitu melihat jadwal yang ditetapkan tanggal 8-8-2019, bathinnya sudah merasakan bahwa kemenangan ada di pihaknya. “Itu kepercayaan yang saya tekuni. Karena apa, tanggal 8 bulan 8 itu sejarah bagi saya, pertama kali saya injakkan kaki di tanah Moi bumi Papua. Itu pertama kali saya injakkan kaki di bumi Papua khususnya di tanah Moi itu tanggal 8 bulan 8 tahun 1985. Sehingga saat jadwal yang ditetapkan MK untuk sidang putusan hari ini (8/8), dalam hati kecil bergembira, saya merasakan kemenangan itu. Tetapi dari sisi aturan saya juga masih berikhtiar, dan terbukti pada sore ini pembacaan putusan MK, hakim menolak semua gugatan pihak tergugat,” tandasnya.

Ditanyai mengenai apa-apa saja yang akan diperjuangkannya nanti di DPD-RI mewakili Provinsi Papua Barat, Sanusi mengatakan akan berjuang sesuai dengan tupoksi DPD, tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua Barat karena DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, maka lebih banyak berkoordinasi terkait kepentingan-kepentingan daerah untuk disuarakan di pusat. “Dan mudah-mudahan kalau memang Allah berkenan, Tuhan menghendaki, pemerintah RI dalam hal ini Presiden RI mencabut moratorium pemekaran. Meskipun ada sebagian orang yang tidak sependapat, tidak menginginkan pemekaran daerah, tetapi menurut saya alangkah baiknya dan alangkah mulianya kita berjuang untuk pemekaran daerah,” ucapnya. 

Sanusi mengatakan, daerah-daerah yang sudah masuk dalam rencana pemekaran yang sudah diagendakan, kalau memang Allah berkenaan dan mampu untuk diperjuangkan, alangkah mulianya karena demi kemaslahatan masyarakat. “Terutama untuk kepentingan saudara-saudara kita, memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka peluang kerja buat saudara-saudara kita Papua asli maupun pendatang yang mendiami bumi Papua Barat, dan bisa memberikan kemaslahatan, jabatan kepada putri-putri Papua yang berkarir di ASN dan lain-lainnya,” kata Sanusi Rahaningmas dari balik telepon seluler.

Ditambahkan, niatnya maju ke DPD salah satunya untuk memperjuangkan pemekaran daerah, karena memang selama di DPRD itu banyak terlibat langsung dalam pembahasan usulan pemekaran daerah otonom baru. “Bersama-sama dengan kawan-kawan dari kamar sebelah (DPR-RI), tiga orang dari DPR-RI asal Papua Barat, kita akan bersinergi, berkoordinasi, karena kita sama-sama dipilih rakyat dari Papua Barat, dan kita diberi amanah untuk berjuang demi Papua Barat ke depan,” pungkasnya. (ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed