oleh

Rp38 Triliun Bangun Jalur Kereta Api

-Berita Utama-1.186 views

MANOKWARI – Investor nasional berminat mendanai proyek perkerata­apian di Provinsi Papua Barat. Perwakilan perusahaan dimaksud, Jumat (19/6) bertemu dengan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus ­Mandacan untuk menyampaikan keinginan menggarap pembangunan jalur kereta api di daerah ini. Pertemuan dihadiri ­Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Agustinus Kadakolo, Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Max Sabarofek.

Gubernur menyambut ­positif keinginan investor nasional PT. 117 Dimas Maju Sejah­tera mendanai pembangunan perkeretaapian di Papua ­Barat. Sebelum masuk ke Papua Barat, PT. 117 Dimas Maju Sejahtera meminta kepada Pemprov Papua Barat untuk melengkap sejumlah persya­ratan, diantaranya surat rekomendasi atau dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. “Jalur kereta api  ini kan melewati beberapa kabupaten, ini butuh rekomendasi persetujuan dari kabupaten/kota. Juga perlu dilakukan kajian rencana tata ruang dan wilayah, juga berkaitan ­dengan Amdal, hutan lindung, hutan konservasi,” jelas Gubernur usai pertemuan dengan perwakilan investor. 

Rio Chandranegara, perwakilan investor pengatakan, tawaran pembangunan jalur kereta api ini akan menggunakan dana swasta, bukan APBD atau APBN. Konsep pembangunannya bersifat BOT (Built Operate Transfer).  “Dana swasta ini dalam konsep ­yayasan. Dananya sudah berada di Indonesia. Konsep pembangunannya bersifat BOT (Built Operate Transfer), dimana dalam masa jangka waktu yang disepakati akan diberikan kepada pemerintah setempat,” jelqasnya kepada wartawan  usai pertemuan dengan gubernur.

Menurut Rio, pembangunan jalur kereta api ini tentu akan melibatkan perusahaan di daerah. Biasanya, untuk pembangunan proyek besar akan menggunakan kontraktor plat merah (BUMN atau  BUMD) serta menggandeng subkontraktor putra daerah. 

Ditanyai berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalur kereta api di Papua Barat? Rio Chandranegara menjelaskan dibutuhkan sekitar Rp38 triliun membangun jalur kereta api, termasuk untuk pembebasan lahan. 

Dia berharap dalam waktu dua minggu ke depan sudah ditandatangani perjanjian atau pembentukan suatu konsorsium. “Kami pingin  ini secepatnya dimulai. Kereta api ini harus berdampak positif bagi masyarakat dengan hadir­nya sentra-sentra ekonomi pada stasiun yang dilewati,” tandasnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Agustinus Kadakolo menuturkan, rencana pembangunan jalur kereta api di daerah ini molor. Rencana semula, ground breaking atau peletakkan batu pertama dilakukan tahun 2019, tetapi belum terlaksana karena ­suatu alasan. “Namun kami akan terus berupaya agar pembangunan dapat terealisasi. Kita sedang siapkan dokumen-­dokumen Amdal, rekomendasi para bupati/walikota dan dokumen lainnya. Kalau semua sudah siap, akan segera di­selesaikan hak ulayat,” ujarnya.

Kadakolo menyambut baik rencana investor nasional yang akan mendanai pembangunan jalur kereta api di Papua Barat. “Ya, kita semua berharap ­investor ini serius. Kalau berjalan lancar, tahun 2021 dila­kukan ground breaking,” tambahnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed