oleh

Rp 26,4 Triliun APBN Bergulir di Papua Barat

MANOKWARI – Anggaran sebesar Rp26,4 triliun akan bergulir di Provinsi Papua Barat’ di tahun 2021. Angka tersebut merupakan total dana APBN Tahun 2021 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat. 

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan  secara simbolis, Kamis (26/11) bertempat di Swiss-belhotel Manokwari, menyerahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2021 kepada pimpinan instansi vertikal maupun otonomi. Lingkup nasional, penyerahan DIPA 2021 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada, Rabu (25/11) di Istana Negara. Tingkat Provinsi Papua Barat, proses penyerahan DIPA TA 2021 dilaksanakan secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi ­pemerintah.

Gubernur menyampaikan bahwa kekuatan fiskal yang berasal dari APBN dalam bentuk dana DIPA, dana transfer dan dana desa menjadi stimulus utama dalam kondisi saat ini. Fiskal sebagai unsur utama untuk mendorong terciptanya pemulihan ekonomi dan perbaikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Gubernur meminta kepada instransi vertikal maupun otonom agar pengelolaan dana DIPA harus dilakukan segera dan seawal mungkin sehingga dapat segera mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengungkit perekonomian di kuartal I tahun 2021. “Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan efektif, efisien dan secara langsung dapat menggerakkan ekonomi, serta lebih difokuskan pada upaya menjaga ketahanan pangan, menjaga masyarakat miskin agar mampu bertahan,” pesannya. 

Gubernur juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan berkesinambungan, meskipun ancaman Covid-19 masih mengintai.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo, mengatakan, peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu dimaksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hari Utomo menjelaskan, DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) di Provinsi Papua Barat berjumlah 382 DIPA dengan total alokasi dana sebesar Rp 9,62 triliun atau meningkat 37,68 persen dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami penyesuaian akibat pandemi. Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan. 

“Selain itu, belanja di tahun 2021 juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan sinergi lintas sektoral dan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif diantara semua unsur pemerintahan guna mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,” ujarnya.

Kakanwil Ditjen Pembendarahaan membeberkan, alokasi dana transfer dan dana desa se-Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp 16,82 triliun, menurun 14,58 persen dari tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari pandemi yang masih belum usai. Alokasi lainnya terdiri dari: Dana Alokasi Umum Rp 7,73 triliun, Dana Bagi Hasil Rp 905,06 miliar, Dana Otonomi Khusus Rp 4,09

triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 1,43 triliun, Dana Desa Rp 1,55 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 919,45 miliar); dan Dana Insentif Daerah Rp 191,52 miliar).

Hadi Utomo menjelaskan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa  diarahkan untuk memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak pandemi, menciptakan kesempatan

kerja, mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan berupaya memulihkan ekonomi masyarakat di pelosok kampung. Penyerahan DIPA diharapkan menjadi langkah awal untuk kembali membangkitkan perekonomian dan percepatan pemulihan pasca pandemi di Provinsi Papua Barat. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed