oleh

Ribuan Pulau di R4 jadi Pilot Project

-Metro-105 views

SORONG-Dalam jangka waktu dua tahun kedepan,sekitar 2.000an pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat akan dijadikan pilot project oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) RI.
Kasubdit Penataan Agraria Pesisir, Pulau-pulau Kecil Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Direktorat Penatagunaan Tanah, Kementerian ATR/BPN, Hesekiel Sijabat, S.T membenarkan hal tersebut. Saat ini, pihaknya telah memiliki data awal, dimana ada sekitar 4000an pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Raja Ampat
” 2.100san pulau kecil tersebut secara tata ruang, berada di areal penggunaan lain, artinya bisa kita tidak lanjuti untuk dilakukan sertifikasi. Kalau di kami itu nomenklaturnya dilakukan penataan aset,”jelasnya kepada wartawan, Sabtu (21/11).
Ia menuturkan, dalam dua tahun kedepan, pihaknya ingin mendata masyarakat mana, suku mana serta marga siapa yang memiliki hak atas pulau-pulau tersebut.
Oleh karena itu, bersama ­dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat untuk turun melakukan verifikasi ­lapangan.
”Siapa sih yang punya pulau-pulau kecil ini. Termasuk pulau-pulau batu yang ada di Distrik Pianemo.
Karena itu kan objek wisata yang sudah mendunia, sehingga kita ingin melihat verifikasi lapangan, dimana penguasaan pulau-pulau tersebut itu masyarakat hukum adat siapa nanti,”­ujarnya.
Ia menyebutkan, nantinya akan ditindaklanjuti dengan sertifikasi atau pendaftaran pulau-pulau kecil tersebut. Sehingga pemilik atau penguasa pulau-pulau tersebut bisa menerima manfaat dari kegiatan pembangunan atau pengembangan pariwisata.
”Lokasi pilot projectdi tahun 2021 sehingga tahun 2022 direncanakan untuk verifikasi lapangan,”ungkapnya.
Pulau-pulau tersebut akan ­didata untuk dilakukan sertifikat atau cukup dengan dipetakan dalam peta pendaftaran. Yang terpenting, telah diketahui pemilik atas tanah tersebut.
Karena, berdasarkan gugus tugas reforma agrarian, seluruh tanah di Papua Barat ini penguasaannya ada pada masyarakat hukum adat.
”Masyarakat hukum adat yang mana, marga mana, suku mana itu kan harus diperiksa lewat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kepala – kepala suku. Jadi, pengembangan pariwisata, kita harapkan kepala-kepala suku bisa menerima manfaat,” tandasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed