oleh

Ribuan Guru Honorer Belum Digaji 6 Bulan

MANOKWARI – Sekitar 1.800 guru honorer SMA/SMK di 13 kabupaten/kota se-Papua Barat belum menerima honor sejak Januari hingga Juni 2020. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Drs Nataniel Mandacan telah menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba membicarakan permasalahan guru honorer tersebut.

Wakil Ketua DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun, SE  mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji guru honorer ini karena adanya kesepakatan bupati/walikota pada rapat di Teminabuan, Sorong Selatan yang menetapkan tanggung jawab guru honorer SM/SMK dikembalikan ke kabupaten/kota. Padahal dalam ketentuan UU 23 Tahun 2014 pasal (15) bahwa pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. 

“Saya secara pribadi sangat menyayangkan kebijakan pemerintah Provinsi Papua ­Barat  yang menyerahkan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK ke kabupaten/kota,” kata Saleh Siknun kepada Radar Sorong di kantor ­gubenur.

Gubernur PB telah menge­luarkan surat keputusan kepada seluruh kabupaten/kota di Papua Barat untuk membayar gaji guru honorer. Namun menurut Saleh Siknun, ada beberapa kabupaten  yang tak mengalokasikan anggaran gaji guru honorer pada APBD 2020 karena menyadari ­urusan pendidikan menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Lagi pula yang mengeluarkan SK penetapan guru honorer adalah provinsi, sehingga sangat tidak tepat bila pembayaran gaji dibebankan ­kepada pemerintah kabupaten/kota. “SK Gubernur yang meminta kabupaten/kota untuk membayar gaji guru honorer SMA/SMK agar dikaji kembali. Sebaiknya  yang membayar gaji guru honorer adalah provinsi,” tuturnya.

Menurut Saleh Siknum, sebelumnya pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK tak ada masalah. Permasalahan muncul ketika Gubernur mengeluarkan surat keputusan yang menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat para bupati/walikota di Temi­nabuan, Mei 2019 lalu. 

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani, yakni ­evaluasi terhadap guru honorer SMA/SMK yang rencananya akan dikembalikan ke Kabupaten/Kota, hal ini dilakukan ­dengan pertimbangan, kemampuan keuangan dan wewenang Provinsi untuk membayar seluruh honorarium guru honorer SMA/SMK, dan Pemprov Papua Barat akan menge­luarkan ­surat edaran yang mana terhitung tahun 2020 seluruh hono­rarium guru honorer SMA/SMK akan ­dibayarkan oleh kabupaten/kota.

Jimmy Ell,SH selaku Penasehat Hukum Pemprov Papua Barat mengaku pernah memberi masukan kepada Bupati Manokwari terkait Surat Kepu­tusan Gubernur Papua Barat kepada seluruh kabupaten kota untuk membayar gaji guru honorer. Ketika itu, dia memberi masukan kepada Bupati Manokwari untuk menjawab Surat Gubernur ter­sebut, yang pada intinya SK tersebut bertentangan dengan hukum.

“Bagaimana mungkin aset bergerak maupun tidak bergerak SMA/SMK sederajat sudah diserah terimakan ­dari kabupaten/Kota kepada Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 pasal (15), terus dibuat SK Gubernur perintahkan Bupati/­Walikota untuk bayar tenaga guru honorer dengan alasan pengelolaan Dana Otus oleh Provinsi hanya 10%, jelas ­salah dan fatal. Karena kabupaten kota tidak punya kewenangan lagi mengelola SMA/SMK maka konsekwensi Pemprov Papua Barat yang harus anggarkan dan bertanggungjawab bayar gaji guru honorer SMA/SMK,” jelas Jimmy Ell. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed