oleh

Revisi UU Otsus Mendesak

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah siap bila dipanggil Kemendagri atau pemerintah pusat untuk membahas revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua. Pemprov PB telah menyiapkan ran­cangan yang sudah melewati pembobotan dan masukan dari berbagai pihak, di ­antaranya MRP PB, DPR PB, tokoh masyarakat dan akademisi.

“Rancangan kita sudah ada, sudah siap. Kita sudah melakukan pembobotan dan kajian bersama Kompak (LSM). Kalau ­kita diundang Kemendagri sudah siap paparkan rancangan,” kata Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus ­Sekda­prov Papua Barat, Drs. Musa Kamudi,MSi di RSUD PB usai pengambilan sampel swab  test  ­virus corona, Kamis (25/6).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan revisi Undang-undang ­Otonomi Khusus Papua harus rampung dibahas dan disahkan tahun ini. Tito mengatakan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua itu mendesak dibahas karena akan habis masa berlakunya tahun depan, 2021. “UU yang lama berlakunya dua puluh tahun, akan selesai 2021. Tidak ada waktu lagi membahasnya selain di tahun 2020 ini,” kata Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI, Rabu lalu.

Tito mengatakan ada dua skenario dalam pembahasan RUU Otsus Papua ini. Pertama, otonomi khusus dilanjutkan dengan alokasi dana dua persen dari Dana Alokasi Umum. Kedua, revisi bertolak dari Amanat Presiden tahun 2014 tentang Pemerintahan ­Otonomi Khusus Bagi Pro­vinsi Papua. Tito mengatakan setidaknya ada delapan poin yang akan dibahas jika me­ngambil skenario kedua ini, yakni masalah kewenangan, kerangka keuangan fiskal, masalah ekonomi, pemba­ngunan, dan lainnya.

Asisten 1 Setda PB mengatakan, hingga saat ini belum ada pemberitahuan atau ­undangan tertulis mengenai rencana pembahasan revisi UU Otsus. Nantinya, Kemendagri akan mengundang ­Pempro PB dan Papua untuk membahas secara bersama-sama revisi UU Nomor 21 Tahun 2001.

Namun yang jelas menurut Musa Kamudi, dalam pembahasan UU Otsus ini nantinya akan menyandingkan konsep atau rancangan dari Kemendagri, Pemprov PB dan Papua. Dia menduga pandemi virus corona yang melanda ­Indonesia dan dunia saat  ini ikut mempengaruhi pembahasan revisi UU Otsus.  Sesuai ketentuan, lanjut Asisten 1, kalau direvisi maka perubahan tak lebih dari 50 persen. Akan dilihat sub­stansi apa saja yang menjadi prioritas. ‘’Substansi ini mendengarkan saran dan usul dari masyarakat. Hanya revisi terbatas, pasal-­pasal tertentu dilakukan kajian,’’ ­ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Biro Otsus Setdaprov PB, Abner Singgir,SE juga menilai revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 sudah sangat mendesak. Koor­dinasi dengan Kemendagri masih terus berjalan.  Pemprov PB lanjut Singgir menghen­daki revisi terbatas khususnya ­Pasal 34 tentang Keuangan. Dalam waktu dekat Biro Otsus bersama DPR PB dan MRP PB akan segera menggelar rapat bersama. ‘’Selanjutnya Gubernur akan bersurat ke kementerian sekaligus menyampaikan ­konsep revisi yang kita punya,’’ ucapnya.

Dia menjelaskan, Pasal 34  UU Nomor 21 tahun 2001 mendesak dibahas karena akan berakhir tahun 2021. “Kalau kita kejar sebelum tanggal 31 Desember 2020, maka Pasal 34 itu yang menjadi prioritas. Sesuai UU Otsus dari sisi ­anggaran berakhir tahun 2021. Anggaran dari DAU 2 persen, itu yang menjadi penekanan,” tandasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed